batampos.co.id – Data Basis Terpadu mencatat warga miskin Kota Batam mencapai 37.250 jiwa. Sementara itu, Batam hanya mendapat jatah bantuan untuk 32.493 jiwa dari Kementrian Sosial (Kemensos) melalui Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
Dari jumlah tersebut , artinya sebanyak 4.757 warga miskin tak tersentuh bantuan pemerintah pusat terkait program tersebut. Kepala Dinas Sosial Kota Batam, Hasyimah mengatakan, membantu 4 ribu lebih masyakarat miskin ini dikembalikan ke daerah dan penganggarannya dibenankan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam.
“Apa nanti di APBD Perubahan atau 2019, kita tengok nanti kemampuan keuangan. Tentu akan dibantu, tapi ini kan usulkan dulu,” kata dia di Kantor Wali Kota Batam, Rabu (23/5) siang.
Menurutnya, Pemko Batam membutuhkan dana yang tidak sedikit untuk membantu warag miskin yang tak tersentuh program BNPT ini.
“Perkiraan kami, sekitar Rp 4 miliar hingga Rp 5 miliar, duit dari mana coba,” ucap dia.
Ketika ditanya apakah sisa yang tak dibantu tersebut dapat diusulkan lagi ke Kemensos, Hasyimah menyebutkan setiap daerah punya jatah masing-masing. Jatah untuk Batam diberikan 32.493 jiwa. Lagipula, sejatinya 50 persen dari warga miskin seharusnya dibantu oleh daerah setempat.
“Jumlah itu sudah klop, kan kota dan kabupaten lain juga ada kebutuhan,” terangnya.
Menurutnya, selain menunggu bantuan tersebut Pemko Batam tidak tinggal diam. Ia mengungkapkan, bantuan melalui subsidi harag pada program sembako murah adalah salah satu program Pemko Batam menutupi kekurangan bantuan dari pemerintah pusat ini.
“Ini lah yang pak Wali Kota Batam (Muhammad Rudi) sedang lakukan, Pemko bantu masyarakat dengan menyubsidi beras dan bahan pokok lain itu,” imbuhnya.
Walau mendapat jatah bantuan untuk 32.493 jiwa warag miskin, Hasyimah menyebutkan daya serap hanya sekitar 23 ribu atau 85 persen, dengan kata lain 9 ribu lebih Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) tidak tersalurkan.. Hal ini karena sebagian penerima sudah pindah dan meninggal. Menurut Hasyimah persoalan ini sudah teratasi, Pemerintah Kota Batam sudah mendapat data pengganti.
“Sudah ada gantinya, bulan April kemarin, kita tunggulah aktivasinya,” ujarnya.
Terkait ini, Wali Kota Batam Muhammad Rudi pernah meradang dan meminta Dinas Sosial mencari pengganti dan melapor ke Kemensos RI.
“Saya susah payah cari bantuan. Ini sudah ada depan mati kok tidak kita selesaikan,” kata Rudi pada Rapat evaluasi program bantuan pangan non tunai (BPNT), September 2017 lalu. (iza)