foto: Cecep Mulyana
batampos.co.id – Smart card yang digadang-gadang mendukung pebisnis dalam berinvestasi, hingga kini masih tersandung permasalahan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Akibatnya penggunaan kartu pintar yang diharapkan dalam membantu meningkat investasi ini tidak berjalan seperti seharusnya.
Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Batam, Lucky Agung Binarto mengutarakan bahwa persiapan untuk mengaktifkan smart card sudah rampung.
“Sistem, ruangan, staf, pokoknya semuanya sudah. Tinggal jalan saja, tapi kami masih belum mendapatkan instruksi terkait tarif dari Kementrian Keuangan,” katanya, Kamis (24/5).
Lucky mengatakan tidak berani menjalankan program ini, tanpa ada arahan tarif PNBP dari Kemenkeu. Ia juga tak bisa memasang tarif tanpa berpatokan dari peraturan Menteri Keuangan.
“Kami ini tinggal jalan saja, namun itu saja kendalanya,” ungkapnya.
Saat Dirjen Imigrasi, Ronny F Sompie berkunjung ke Batam. Kendala ini sudah disampaikan oleh Lucky.
“Pak Dirjen juga bilang, masih menunggu Kementrian,” tuturnya.
Ia mengamini kartu Smart Card yang habis masa berlakunya belum bisa dilakukan perpanjangan.
“Namun yang masih lama berlakunya, seperti tahun 2020. Tapi izin tinggal habis, bisa datang ke kami,” ujarnya.
Persiapan untuk menggulirkan program Smart Card, diklaim Lucky sudah sangat matang.
“Tarifnya saja lagi,” tuturnya.
Smart card dulunya program yang dijalankan PT SEZ, pihak swasta. Namun dianggap kurang optimal. Kemenkumham juga melarang pihak swasta mengelola keluar masuknya orang asing. Akibat adanya larangan itu, Kantor Imigrasi Kelas I khusus Batam mengambil alih program itu dan mengoptimalkannya. Rencananya kartu pintar untuk pebisnis dan investor ini digulirkan awal tahun ini. Tapi hingga kini, masih belum berjalan.
Penggunaan smart card dapat mengatasi berbagai masalah berkaitan dengan kunjungan investor ke Batam. Calon investor lebih mudah keluar masuk Batam, untuk mematangkan rencana bisnisnya. (ska)