batampos.co.id – Beberapa perusahaan yang mengerjakan proyek di Kabupaten Kepulauan Anambas diduga belum mendaftarkan pekerjanya ke BPJS Ketenagakerjaan. Ini terungkap saat tiga pengawas tenaga kerja dari Provinsi Kepri mendatangi lokasi sejumlah proyek di Anambas. Beberapa kontraktor tak bisa menunjukkan bukti kalau pekerja mereka telah terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan.
”Saat pengawas tersebut bertanya kepada salah satu pihak perusahaan apakah pekerja sudah terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan, pihak perusahaan tidak bisa menunjukkan,” ujar Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kepulauan Anambas, Yunizar, belum lama ini.
Yunizar, mengaku, pengusaha itu tidak pernah berkoordinasi dengan pihaknya. Khususnya mengenai bidang ketenagakerjaan. ”Kita tidak tahu apakah mereka berkoordinasi dengan pihak Anambas,” ungkapnya.
Berkenaan dengan ketenagakerjaan, pihaknya pun telah dua kali menyurati BPJS Ketenagakerjaan untuk membuka cabang di Anambas. Ini menurutnya penting untuk memudahkan warga Anambas maupun pengusaha untuk berkonsultasi. Surat terakhir yang dikirim pada 3 Maret 2017 lalu.
Menurutnya, surat tersebut ditindaklanjut BPJS Ketenagakerjaan dengan melakukan sosialisasi. Setelah sosialisasi itu, Yunizar mengakui kalau banyak kontraktor yang datang ke kantor Disnaker Anambas, meski hanya untuk berkonsultasi.
Namun, kendalanya saat kontraktor datang untuk mengurus tentang ketenagakerjaan, pihaknya masih harus mengirim berkas ke Tanjungpinang.Mengatasi ini, pihaknya sempat menawarkan staf mereka untuk membantu BPJS Ketenagakerjaan. Namun orang yang disiapkan, diberikan asistensi terlebih dahulu dan dipertegas dengan adanya surat keputusan. ”Jawaban mereka harus menunggu persetujuan dari Jakarta,” bebernya.
Pihaknya pun berencana untuk mengirimkan surat untuk kali ketiga ke BPJS Ketenagakerjaan untuk membuka cabangnya di Anambas, dengan harapan BPJS bisa membuka kantor cabang.(sya)