batampos.co.id – Tim Teknis Dewan Kawasan (DK) Batam mulai membedah polemik rencana penerapan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Batam di Jakarta, Kamis (31/5) lalu. Dalam rapat tersebut seluruh peserta yang hadir sepakat melanjutkan program KEK Batam sesuai rencana awal.
“Sesuai arahan Presiden Joko Widodo,” kata Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achmad usai upacara Hari Lahir Pancasila di lapangan Engku Putri Batam Center, Jumat (1/6).
Amsakar menjelaskan, selain dirinya dari Pemko Batam juga hadir Wan Darussalam. Wan menyampaikan perlu ada perincian dokumen yang jadi pembahasan dari waktu ke waktu soal KEK.
Anggota tim teknis lainnya, Syamsul Bahrum, juga sepakat agar rencana KEK Batam dilanjutkan sesuai arahan Presiden.
Amsakar sendiri menekankan pentingnya melanjutkan rencana KEK Batam, karena menurut dia rencana tersebut sudah melalui kajian yang mendalam dari pemerintah pusat. Apalagi ini arahan langsung dari Presiden Joko Widodo yang melibatkan lembaga dan sejumlah kementerian.
“Ada Kementerian Keuangan, Bea dan Cukai, Kementerian Dalam Negeri, dan sebagainya,” ujarnya
Namun jika melihat perkembangannya, Amsakar pesimistis KEK Batam akan segera terwujud. Sebab sejauh ini, rapat di DK masih membahas pro dan kontra KEK Batam.
“Masih sibuk rapat saja. Padahal ini salah satu target yang harus dicapai pasca pergantian kepala BP Batam,” kata Amsakar.
Sementara paa kesempatan itu Ketua Badan Pengusahaan (BP) Batam Lukita Dinarsyah Tuwo memaparkan perlu atau tidaknya KEK di Batam.
Lukita juga menyampaikan masukan dan keberatan dari kalangan pengusaha di Batam terkait rencana KEK Batam.
Amsakar menambahkan, dalam waktu dekat tim teknis DK Batam akan kembali menggelar rapat di Jakarta. Pihaknya diminta menyiapkan format wilayah kerja dan mengatur rencana pertemuan bersama pengusaha.
“Ini untuk mengetahui lebih lanjut lagi pandangan pengusaha di Batam tentang KEK. Walaupun sebenarnya pemerintah pasti sudah memikirkan hal ini sebelum mengeluarkan kebijakan terkait FTZ menjadi KEK,” tambahnya.
Sementara Mantan Ketua Umum Real Estate Indonesia (REI) Eddy Hussy mengatakan Free Trade Zone (FTZ) masih tepat untuk Batam.
“Saya rasa FTZ masih pas untuk Batam,” ujarnya di Hotel Planet Holiday, Kamis (1/6) malam.
Menurut dia, transformasi Batam dari FTZ menuju Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) banyak menimbulkan tanda tanya bagi dunia usaha di Batam.
“Ini bukan hanya memengaruhi dunia properti saja tapi juga dunia usaha secara keseluruhan,” jelasnya.
Karena ketidakpastian tersebut, pengusaha dan investor cenderung akan bersikap menunggu dan melihat. Mereka menahan modalnya untuk memastikan situasi kondusif terlebih dahulu. Menurut Eddy, banyak hal yang masih bisa dilakukan untuk menumbuhkan pasar properti dibanding mengurusi suatu hal yang belum pasti.
“Kalau untuk properti hanya satu saja yakni bagaimana membangun kepercayaan masyarakat. Karena properti itu merupakan investasi jangka panjang dengan nilai yang cukup mahal,” ucapnya.
Untuk saat ini, kata dia, merupakan momen yang tepat untuk membangun kepercayaan tersebut. Memang pertumbuhan pasar properti melambat, tapi sedang menuju pemulihan.
Di tempat berbeda, Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Batam Jadi Rajagukguk mengatakan transformasi FTZ menuju KEK ini menimbulkan kegundahan bagi para pelaku usaha kecil.
“Kegundahan dirasakan pelaku UMKM. Wacana KEK tak hanya dirasa industri besar, tapi berimbas ke mereka,” jelasnya.
Sebab jika Batam menjadi enclave karena KEK, maka UMKM akan berada di luar wilayah KEK. Mereka akan dikenakan pajak. Hal ini sangat disayangkan mengingat banyak UMKM yang mendukung industri utama di kota ini. (yui/leo)