batampos.co.id – Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) APBD Batam 2017 mengaku tengah menunggu hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kepri terkait kegiatan tunda bayar Pemko Batam.
“Kita masih tunggu seperti apa hasil auditnya (BPK). Setelah itu keluar baru kami (pansus LKPJ) melakukan konsultasi terkait tunda bayar ini,” ujar Udin P Sihaloho, anggota Pansus Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
Udin menilai, meskipun Pemko Batam sudah memberikan surat ke pimpinan DPRD, tetapi pimpinan tidak ada memberikan jawaban. Selain itu, setiap akan adanya perubahan anggaran terutama yang sifatnya strategis harus sepersetujuan DPRD.
“Jelas menyalahi aturan. Apalagi harus ada persetujuan dari DPRD sebagai penganggaran dan pengawasan,” sesal Udin.
Diakui dia, sewaktu penyusunan anggaran 2017 tidak istilah tunda bayar. Tetapi Pemko Batam beralasan defisit Rp 69,4 miliar. Sehingga dilakukanlah rasionalisasi.
“Pasca rasionalisasi, ternyata APBD 2018 sangat berpengaruh,” jelasnya.
“Akibatnya sejumlah kegiatan yang ada di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus dipangkas untuk menutupi tunda bayar tersebut. Tak terkecuali di skala prioritas seperti Dinas Pendidikan, Kesehatan dan RSUD Embung Fatimah.
“Di Komisi IV saja Rp 41 miliar. Belum mitra kerja komisi lain, yang saya rasa ada pemangkasan,” beber Udin.
Ia menambahkan, dengan adanya tunda bayar seperti ini, ke depan menjadi pembelajaran bagi Pemko Batam.
“Seharusnya mempertimbangkan kemampuan PAD kita. Jangan karena bangun infrastruktur, kegiatan lain juga dikorbankan,” tegas Udin. (rng)