batampos.co.id – Rencana pilot dan karyawan Garuda Indonesia untuk menggelar mogok kerja belum dicabut. Meskipun perwakilan dari pengurus Serikat Karyawan Garuda (Sekarga) dan Asosiasi Pilot Garuda (APG) telah bertemu Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan.
Presiden APG Capten Bintang Hardiono menuturkan kemungkinan untuk mengadakan mogok memang masih terbuka lebar. Pihak pilot dan karyawan Garuda masih terus menunggu realisasi hasil pertemuan dengan Menteri Luhut. Semua bahan-bahan yang diperlukan sudah diserahkan pengurus serikat karyawan kepada pemerintah.
”Masih (rencana mogok, Red), Belom ada pekembangannya,” ujar Capt. Bintang kepada Jawa Pos, Sabtu (2/6).
Pada Kamis (31/5) lalu memang sudah ada pertemuan antara perwakilan Sekarga dan APG dengan Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan. Pertemuan itu untuk mencari titik temu tuntutan yang disuarakan oleh karyawan dan pilot agar ada perbaikan dalam tubuh Garuda.
”Pak Luhut akan ikut menangani masalah GA. Hasilnya belum tahu tergantung penyelidikan dari beliau. Sementara beliau sudah merespon kondisi kita,” ungkap dia.
Pihak karyawan dan pilot, ungkap Capt Bintang, berharap agar semua persoalan yang dikeluhkan oleh para karyawan dan pilot Garuda itu bisa segera tuntas secepatnya. Karena mereka juga ingin agar Garuda bisa terus berkembang dan maju. ”Kita menunggu jawaban pastinya. Hasil dari investigasi pemerintah,” imbuh dia.
Dalam siaran persnya pada 1 Juni yang ditandatangani Ketua Umum Sekarga dan Presiden APG disebutkan bahwa mogok adalah langkah terakhir mereka. Tuntutan itu agar pemerintah mau berperan aktif menyelesaikan persoalan di Garuda yang sudah dituntut sejak 2017 lalu.
Dijelaskan pula kondisi penurunan kinerja di berbagai lini perusahaan pelat merah itu. Misalnya penurunan harga saham GIAA yang terjadi terus menerus sampai dengan penutupan hari Kamis 31 Mei 2018 pada harga Rp 254 per lembar. Bandingkan pada saat IPO harga saham Rp. 750 per lembar. Kondisi ini sangat merugikan perusahaan dan juga masyarakat luas. Serta terjadi pengurangan pelayanan terhadap konsumen di berbagai lini, dimana ini merupakan beberapa indikator dari terjadinya degradasi kinerja tersebut.
Jika pun mogok itu benar terjadi, maka mereka akan mengumumkan tujuh hari sebelumnya. Mereka juga memastikan bahwa waktu mogok itu tidak akan berbarengan dengan moment krusial masyarakat. Bisa jadi yang dimaksud adalah arus mudik dan balik.
Anggota Komisi III (bidang hukum, HAM, dan keamanan) DPR Arteria Dahlan menghormati rencana aksi mogok pilot Garuda. Sebab aksi itu adalah sebuah bentuk dari gagalnya perundingan dalam penyelesaian masalah hubungan industrial. “Namun saya sangat prihatin, sedih, dan kecewa apabila hak tersebut dilakukan saat momentum lebaran. Terkesan seperti sabotase dan tidak memunculkan rasa simpatik,” kata politisi PDIP itu kemarin.
Arteria meminta supaya ancaman mogok karyawan Garuda Indonesia itu bisa diselesaikan secara bipartit. Antara korporasi dengan serikat kerja. Bahkan kalau perlu Menteri BUMN turut tangan dalam dialog bipartit tersebut. “Bayangkan kalau 1.300 pilot dan 5.000 kru Garuda akan melakukan aksi mogok kerja saat arus mudik lebaran, itu jadi gangguan serius terhadap agenda strategis nasional,” jelasnya.
Arteria mengatakan terkait tuntutan ganti direksi, akibat adanya kerugian Rp 2,88 triliun, bisa dirembuk dalam mediasi. Arteria juga memaklumi jika kerugian yang besar itu, bisa memengaruhi kualitas layanan kepada pelanggan maskapai pelat merah itu. Usulan restrukturisasi direksi, bisa disampaikan langsung ke pemerintah yang ikut dalam dialog bipartit tersebut.
“Menteri BUMN harus kerja lebih cerdas lagi. Termasuk Kemenhub, untuk siaga lakukan antisipasi jika mogok bener dilakukan,” paparnya. Pilihan mogok adalah hak karyawan. Namun dia menegaskan kalaupun mogok, tetap menjunjung kearifan dan menjaga misi agenda nasional yakni mudik lebaran.
Sementara itu, Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi menuturkan penolakannya terhadap rencana mogok serikat pekerja dan pilot Garuda. Apalagi santer terdengar mogok itu akan dilakukan saat arus mudik dan balik lebaran.
”YLKI menolak rencana mogok SEKARGA dan APG, jika berdimensi mengganggu pelayanan pada konsumen. Sebagaimana dijamin dalam UU Perlindungan Konsumen, dan juga UU tentang Penerbangan bahwa konsumen berhak mendapatkan kenyamanan, keamanan dan keselamatan saat meggunakan jasa penerbangan,” kata dia.
Dia menilai mogok itu bisa menimbulkan sikap antipati konsumen kepada Sekarga dan APG. Bahkan kepada keseluruhan image GA sebagai perusahaan penerbangan. Dengan aksi mogok total tersebut, justru akan mengakibatkan GA makin kerdil dan ditinggalkan konsumennya.
”Agar pemerintah mendengarkan aspirasi Sekarga dan APG dalam mengambil kebijakan untuk internal GA. Jangan bongkar pasang direksi, tanpa menyerap aspirasi stakeholder utama GA, baik stakeholder internal dan atau eksternal,” ujar dia. (Jun/wan/jpg))