batampos.co.id – Kalangan pengusaha terus mendesak pemerintah pusat meninjau kembali rencana penerapan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Batam. Bahkan para pengusaha meminta Presiden Joko Widodo berkonsultasi dengan mantan Ketua Otorita Batam (OB), BJ Habibie, terkait KEK Batam ini.

“Presiden setuju dan dia akan segera berkonsultasi,” Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kepri Achmad Makruf Maulana, Selasa (5/6).

Makruf mengatakan, hal itu disampaikan usai acara buka puasa Kadin Indonesia bersama Presiden Joko Widodo di Jakarta, Senin (4/6) lalu. Saat itu, Makruf bersama dengan Ketua Kadin Pusat Rosan Roeslaini, Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Organisasi, Keanggotaan dan Pemberdayaan Daerah Anindya Bakrie, dan Presiden Jokowi melakukan pertemuan tertutup.

Dalam pertemuan tertutup itu, kata Makruf, pihaknya menyampaikan perkembangan terkini rencana KEK Batam serta dinamikanya di kalangan pelaku usaha. Menurut Makruf, pertimbangan dari BJ Habibie sangat diperlukan Presiden sebelum memutuskan menerapkan KEK di Batam, atau tetap mempertahankan status Free Trade Zone (FTZ).

Menurut Makruf, BJ Habibie yang juga merupakan presiden ketiga Indonesia sudah sangat paham mengenai seluk-beluk Batam dan pasti bisa memberikan solusi terbaik mengenai masa depan Batam. Sebab, ia merupakan salah satu tokoh sentral dalam pengembangan Pulau Batam.

Selain memberikan usulan, Makruf juga menyampaikan bahwa persoalan Batam terletak pada persaingannya dengan negara tetangga. “Batam bersaing bukan dengan regional. Tapi dengan negara luar seperti Malaysia, Vietnam, dan lainnya yang masih memberlakukan FTZ,” jelasnya.

Makanya untuk memperkuat FTZ, ia menilai langkah sekarang sudah sangat tepat. Di mana kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam berada langsung di bawah pengawasan Dewan Kawasan (DK) Batam yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution. Berikutnya adalah tinggal membenahi FTZ dan menambah sejumlah insentif penting.

“Presiden juga akan segera membawa persoalan ini untuk segera dibahas di sidang kabinet nanti setelah Lebaran,” paparnya.

Sementara sejumlah kajian mengenai kelayakan antara KEK dan FTZ memang masih menempatkan FTZ masih ideal untuk Batam saat ini. Sebagai contoh bahkan peneliti dari Institute For Development of Economic and Finance (Indef) Ahmad Heri Firdaus mengatakan FTZ masih ideal untuk Batam. “Batam dengan segala kelebihannya masih cocok sebagai FTZ,” katanya.

Batam berbeda dengan daerah lainnya di Indonesia. Jika pasar domestik melayani ekspor dalam dan luar negeri, maka Batam merupakan kawasan yang fokus ekspor keluar negeri.

Namun, memang dalam perjalanannya sejak 2009, FTZ mengalami kemunduran. Meski Batam diklaim bebas dari Pajak Pertambahan Nilai (PPn) dan Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah (PPnBM) baik itu untuk bahan baku industri maupun barang konsumsi, pada kenyataannya harga barang-barang tersebut sama dengan harga di luar daerah pabean. Atau lebih mahal dari yang seharusnya.

Persoalan utamanya terjadi karena Batam sangat minim infrastruktur. Sebenarnya kawasan perdagangan bebas harus didukung oleh infrastruktur yang memadai. Namun Batam belum memilikinya.”Konsep ekonomi sebaik FTZ harus diselaraskan dengan infrastruktur yang modern,” ucapnya.

“Di samping itu, FTZ juga memerlukan regulasi yang pasti dan tentu saja membedakan antara impor bahan baku industri dan barang konsumsi. Jika peraturannya sama, maka seakan-akan tak ada insentif khusus bagi para pelaku industri,” katanya lagi. (leo)

Advertisement
loading...