batampos.co.id – Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Kepri, TS Arif Fadillah mendesak Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Provinsi Kepri, Reni Yusneli segera melaporkan progres Pendapatan Asli Daerah (PAD) triwulan II yang masuk ke kas daerah.
“Kita sudah minta Kepala BP2RD Provinsi Kepri untuk membuat perhitungan penerimaan daerah di triwulan II ini,” ujar Arif, akhir pekan lalu di Tanjungpinang.
Pria yang duduk sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Kepri tersebut menjelaskan, dengan adanya perhitungan dan asumsi pendapatan daerah, menjadi dasar penyusunan APBD Perubahan 2018 ini. Selain BP2RD, Arif juga mengharapkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki retribusi daerah berupaya untuk meningkatkan pendapatan.
“Kita terus berupaya supaya pundi-pundi penerimaan daerah terus meningkat. Sehingga angka APBD Perubahan nanti mengalami kenaikan,” harap mantan Sekda Karimun tersebut.
Terpisah, Legislator Komisi II DPRD Kepri, Rudy Chua mengharapkan BP2RD bergerak cepat dalam membuat asumsi penerimaan daerah. Menurutnya, dengan adanya laporan dari BP2RD tersebut, TAPD Pemprov Kepri bisa membuat evaluasi. Sektor-sektor yang punya kontribusi besar dalam menyumbang pendapatan daerah antara lain adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN KB) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB KB), Pajak Air Permukaan (PAP) dan Pajak Rokok.
“Khusus untuk PAP ATB sampai saat ini masih belum tuntas. Tentu ini juga menjadipekerjaan besar BP2RD Kepri,” ujar Rudy, kemarin.
Masih kata Rudy, Pemprov Kepri sudah membuat target realistis untuk dicapai di 2018 ini adalah Rp 1,043 triliun atau naik Rp 6 miliar dari 2017 yang nilainya Rp 1,007 triliun.
Berdasarkan laporan BP2RD pada pada triwulan I lalu, capaian PAD Kepri hanya tembus pada angka Rp 260 miliar atau 25 persen dari Rp 1,043 triliun.
Dijelaskan, realisasi pajak daerah pada triwulan I sebesar Rp 233,52 miliar atau 21,96 persen dari target kerja TA 2018. Sedangkan dari sektor retribusi daerah pada periode yang sama Rp 977 juta atau 1.33 persen. Rudy berharap, deviasi sebesar Rp 2 miliar tertutupi pada triwulan ke II ini.
Disebutkannya juga, target PKB 2018 ini sebesar Rp 412,77 miliar. Kemudian BBNKB senilai Rp 242 miliar dan PBBKB Rp 278,4 miliar. Berikutnya adalah PAP sebesar Rp 20 miliar. Sementara untuk target pajak rokok masih Rp 110 miliar. Rudy khawatir, ketika penerimaan daerah tidak mencapai target, menjadi pemicu defisit anggaran lagi.
“Kita mendorong perencanaan yang dibuat seharusnya lebih realistis, sehingga pada saat realisasi tidak timbul masalah seperti saat ini,” jelasnya.
Menurut Politisi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kepri tersebut, persoalan juga terjadi di beberapa tahun terakhir. Ada kemungkinan Gubernur meninggikan atau over estimate untuk mengakomodir sisi belanja. Tetapi hal ini justru membawa dampak atau pengaruh negatif yang lebih besar dalam pelaksanaan realisasi APBD berjalan.
“Contoh timbulnya keraguan di Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) tentang realisasi kegiatan atau pembayaran kegiatan yang dipegang,” paparnnya.
Dirinya menegas, dengan adanya persoalan-persoalan tersebut membuat KPA dan PPTK tidak berani merealisasikan kegiatannya. Dikatakannya juga, dengan melesetnya target penerimaan sekarang ini, ada kekhawatiran lain, yakni defisitnya anggaran daerah.
“Tak dipungkiri kekhawatiran terjadi hampir di semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kepri,” jelas Rudy.
Ditambahkannya, dampak buruk apabila terjadinya defisit anggaran tentu berimbas pada rencana kerja dimasing-masing OPD. Karena solusi akhirnya adalah melakukan efisiensi anggaran. Karena apabila dipaksakan akan menimbulkan kewajiban kepada pihak ketiga.
“Semua OPD pasti ketar-ketir dengan kondisi sekarang ini. Semoga saja, apa yang kita khawatirkan tidak terjadi,” tutup Rudy. (jpg)