batampos.co.id – Rencana penurunan iuran sekolah swasta belum terealisasi. Wali Kota Batam Muhammad Rudi menilai usaha ini tak bisa instan dilakukan, perlu melewati berbagai proses.

“Usaha ini by process, tidak bisa langsung dan tak bisa sekaligus,” kata dia.

Kini, ia hanya bisa mengimbau kepada seluruh sekolah swasta agar dapat menurunkan iuran di sekolah masing-masing guna mendukung pendidikan wajib belajar 12 tahun.

“Mudah-mudahan tergugahlah hati ketua-ketua yayasan swasta dan mereka bisa membuka diri. Karena anak-anak kita ini butuh sekolah, mencerdaskan masyarakat Batam tidak ada kata lain selain belajar,” paparnya.

Selain berharap pada sekoah swasta menurunkan iurannya, ia juga meminta masyarakat yang berkemampuan lebih untuk menyekolahkan anaknya di sekolah swasta.

“Tolonglah bantu saudara kita yang tidak punya kemampuan untuk ke (sekolah) negeri,” kata dia.

Ia mengatakan, jika anak usia sekolah sebagaian disekolahkan ke sekolah swasta, daya tampung akan lebih merata sehingga tidak menumpuk di sekolah negeri. Dengan sendirinya kelak persoalan PPDB akan terselesaikan.

“Kalau sekolah swasta dan sekolah negeri full, maka semua akan tertampung dengan rapi,” ucapnya.

Anggota Komisi IV DPRD Batam Safari Ramadhan meminta ketegasan Pemko Batam terkait hal ini. Jika warga juga memilih sekolah swasta, ia yakini persoalan daya tampung di sekolah negeri yang kerap terjadi setiap tahun akan tertangani.

“Harus ada ketegasan dari pemerintah untuk membangun komitmen bersama dengan sekolah swasta,” kata Safari, kemarin.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini menyebutka, bila perlu sekolah swasta yang menolak tidak lagi diberikan bantuan. “Jangan usulkan dana BOS dan lainnya,” imbuh dia.

Menurutnya, dengan mendapat bantuan dari pemerintah seyogyanya sekolah swast memberikan kontribusi bagi pemerintah dan warga terkait biaya sekolah. “Dalam hal ini, berperan membantu mengurangi beban wali murid dengan biaya gratis bagi siswa yang tidak mampu,” katanya. (iza)