Gubernur Kepri Nurdin Basirun memberikan hormat kepada Mendagri Tjahjo Kumolo, saat Pengukuhan Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin (2/7). F. Humas Pemprov Kepri untuk batampos.co.id

batampos.co.id – Gubernur Kepri Nurdin Basirun mengingatkan sejumlah pihak di Kepri untuk memahami area rawan korupsi. Jangan ada kompromi terhadap ruang-ruang yang mengakibatkan terjadinya tindak korupsi di daerah.

“Pesan Mendagri Tjahjo Kumolo sudah jelas, perencanaan anggaran menjadi salah satu yang rawan. Demikian juga dana hibah dan bansos. Semua pihak harus memahami,” kata Nurdin saat menghadiri Pengukuhan Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin (2/7).

Nurdin dalam pengurusan APPSI dilantik sebagai Koordinator Wilayah Sumatera. Kepengurusan kali ini diketuai Gubernur Jawa Timur, Soerkarwo. Pengukuhan itu dilakukan langsung oleh Mendagri Tjahjo Kumolo. Rangkaian kegiatan ini disejalankan dengan Raker APPSI dan Halalbihalal Mendagri bersama Gubernur se-Indonesia.

Dalam pengantarnya, Mendagri menekankan seluruh kepala daerah itu memahami area rawan korupsi. Tjahjo mengatakan perencanaan anggaran sangat rawan. Dia menekankan agar dalam pembahasan APBD tak ada kompromi.
“Jangan kompromi. Daripada seperti di Jambi,” kata Mendagri, mencontohkan.

Tjahjo memaparkan ada beberapa wilayah rawan korupsi. Selain perencanaan anggaran, dana hibah dan bansos juga menjadi wilayah yang sangat rawan. Selain itu di wilayah pengadaan barang dan jasa, pajak dan retribusi daerah serta jual beli jabatan.
Selain itu ada juga di wilayah perizinan dan tunjangan perbaikan penghasilan. Ini semua, kata Mendagri sudah masuk dalam Korsupgah KPK.

Pada kesempatan itu, Tjahjo juga mengingatkan agar para Gubernur, termasuk yang baru terpilih, untuk menunaikan janji kampanyenya. Karena itu mereka harus mengingatkan Sekda dan Kepala OPD untuk menselaraskan semua itu. Tentu sekaligus memastikan program strategis pusat.

“Kalau tidak ganti saja Sekda dan Kepala OPD-nya. Tiap bulan tak masaah ganti OPD. Harus keras kepada Sekda, OPD. Karena harus mengkreasikan janji kampanye. Evaluasi terus,” kata Tjahjo.

Tjahjo juga menyampaikan bahwa Gubernur mitra pusat. Tangan kanan pemerintah pusat. Dia mengucapkan selamat kepada pengurus yang dilantik. Posisi asosiasi sangat strategis.

“Ada sinergi dan konektivitas yang harus dibangun.Memperkuat ekonomi daerahm,” ujarnya.

Gubernur Nurdin mengatakan, pentingnya forum ini saling memberikan masukan. Ada sinergi pembangunan. “Sinergi antar provinsi ini penting untuk peningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Nurdin.

Ketua APPSI, Soekarwo mengatakan pelantikan ini memang untuk penyempurnaan kepengurusan. Menurut Soekarwo Gubernur punya program yang luar biasa untuk membangun republik ini.

“Kita jembatan antara pusat dengan kabupaten/kota. Bersama sama ikut menyumbangkan pemikiran dan kegiatan bagi kemajuan bangsa ini,” kata Soekarwo.(bni)