batampos.co.id – Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batam semester pertama tahun 2018 masih jauh dari harapan. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kota Batam mencatat hingga 2 Juli 2018, total penerimaan baik dari sektor pajak maupundaerah baru tercapai tercapai 431,75 miliar atau 34,32 persen dari target 1,25 triliun.
Dari sektor pajak, hanya pajak reklame yang mencapai lebih dari 50 persen yakni tercapai Rp 4,3 miliar atau 63,53 persen dari target Rp 6,9 miliar.
Sementara jenis pajak lain masih belum mencapai 50 persen, tak terkecuali dua pendapatan andalan Batam yakni Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang baru tercapai 31,93 persen atau Rp 121,59 miliar dari target 380 miliar.
“Kalau trennya seperti ini bisa-bisa akhir tahun BPHTB ini tercapai hanya Rp 280 miliar. Jika demikian, capaian itupun masih lebih tinggi dari tahun 2017 lalu yang hanya Rp 198 miliar,” kata Kepala BP2RD Batam, Raja Azmansyah di Kantor Wali Kota Batam, Senin (2/7).
Sementara sumber pendapatan lain yakni Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) masih sangat minim yakni hanya 15,45 persen atau Rp 24,49 miliar dari target Rp 158,58 miliar.
“Kalau PBB ini booming pembayarannya Agustus nanti. Tapi kami imbau kepada masyarakat jangan tunggu jatuh tempo supaya tidak kerepotan,” ucap dia.
Namun ia mengatakan, jika dibandingkan dengan tahun lalu pendapatan cukup membaik, ini ditandai dengan meningkatnya pendapatan dari sektor hotel, restoran maupun hiburan.
“Meningkat sebenarnya. walau belum sesuai harapan,” imbuhnya.
Sementara itu Wali Kota Batam Muhammad Rudi mengatakan, pendapatan daerah masih minim karena ada alur regulasi yang bermasalah. Ia mengatakan, alur yang bermasalah tersebut tidak di Pemko Batam melainkan di BP Batam yakni terkait Izin Peralihan Hak (IPH).
“(Penanganan persoalan) IPH yang janjinya berapa hari, nyatanya tiga bulan, empat bulan, lima bulan tak selesai juga. Coba saja dicek” ujarnya. (iza)