batampos.co.id – Ongkos politik di Batam memang cukup tinggi. Untuk berebut kursi di DPRD tingkat Kota Batam saja, seorang calon anggota legislatif (caleg) rata-rata bisa menghabiskan biaya hingga Rp 1,5 miliar.
“Idealnya segitu. Kalau seratus juta atau dua ratus juta, tidaklah,” kata Ketua DPC Partai Gerindra Kota Batam yang juga wakil ketua DPRD Kota Batam periode 2014-2019, Iman Sutiawan, Selasa (3/7).
Menurut pengalaman dia, biaya terbanyak diperlukan saat masa sosialisasi atau kampanye. Para caleg harus pandai meraih simpati calon konstituen saat masa sosialisasi.
“Misalnya dengan ngopi-ngopi dengan masyarakat. Kita harus keluar duit,” kata dia.
Sementara selama proses penetapan nomor urut, kata dia, caleg Gerindra tak perlu keluar uang. Sebab Gerindra tidak memungut biaya kepada calegnya untuk menentukan nomor urut.
Mahalnya ongkos politik ini juga diakui anggota DPRD Kota Batam dari Partai Gerindra, Werton Panggabean. Werton yang menyatakan akan kembali maju dalam Pileg 2019 nanti mengatakan, ia harus menyiapkan modal yang cukup besar untuk menjadi seorang caleg.
Mobilitas seorang caleg harus tinggi saat sosialisasi. Di sinilah butuh biaya yang besar. Menurutnya, seorang caleg yang berpotensi untuk lolos harus memiliki modal minimal Rp 1 miliar. Meski menurutnya, ada caleg yang mengklaim pernah terpilih dengan modal ratusan juta rupiah.
“Kalau menurut saya, harus kita siapkan Rp 1 miliar. Itu paling banyak saat bersosialisasi,” katanya.
Hal senada disampaikan Sekretaris DPC Perindo Kota Batam Tonny Siahaan. Menurut dia, saat ini para bakal caleg (bacaleg) yang serius ingin maju dalam Pileg 2019 nanti harus sudah menyiapkan dana. Sebab mulai saat ini, biaya politik sudah berjalan.
“Kalau sekarang belum terlalu besar. Tapi sudah pasti keluar. Untuk biaya pengurusan berkas. Bahkan mungkin sudah ada yang mulai sosialisasi,” kata Tonny, Selasa (3/7).
Menurut dia, biaya paling besar akan dikeluarkan para bacaleg saat proses penetapan daftar caleg tetap (DCT) di KPU Kota Batam.
Disinggung mengenai penetapan nomor urut caleg, Tonny mengaku pihaknya menggunakan sistem penilaian, bukan melalui jual beli nomor.
“Ada beberapa indikator yang kita gunakan. Tetapi intinya kita dalam menentukan nomor urut ini harus objektif,” katanya.
Menurut Tonny, biasanya nomor urut satu diberikan kepada pengurus partai yang memang sudah turut serta membesarkan partai. Kemudian adalah bacaleg yang memang memiliki ketokohan dan terkenal di tengah masyarakat.
“Tapi intinya, nomor urut kan bukan jaminan. Semua punya kesempatan sama untuk duduk di DPRD,” katanya.
Sementara politikus PKB yang kini duduk sebagai anggota DPRD Kota Batam, Aman, mengaku tidak butuh biaya besar untuk menjadi seorang caleg. Pria yang mengaku akan kembali mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Kota Batam ini mengaku hanya menyiapkan biaya Rp 300 juta saja. Tidak sampai miliaran rupiah.
“Jujur saja, saya hanya mempersiapkan sekitar Rp 300 juta saja. Dan, menurut saya, itu sudah cukup,” katanya.
Menurut dia, biaya tersebut akan digunakan nanti jika ia sudah masuk dalam DCT Pileg 2019. Sementara saat ini, Aman mengaku belum memerlukan biaya apapun.
Aman menjelaskan, saat ini pemilih sudah cerdas. Uang bukanlah alat utama untuk meraih simpati pemilih.
Sementara itu, Komisioner Bidang Teknik Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batam, Zaki Setiawan, mengatakan pihaknya akan membuka pendaftaran bacaleg mulai hari ini, Rabu (4/7) hingga Selasa (17/7) mendatang. Ada tiga tim yang akan menangani proses pendaftaran. Masing-masing tim beranggotakan lima hingga enam orang.
Pendaftaran dibuka pukul 08.00-16.00 WIB. Pendaftaran dilakukan pimpinan parpol dengan menyerahkan berkas syarat pengajuan dan syarat bacaleg. Selanjutnya tim akan melakukan verifikasi berdasarkan sistem informasi pencalonan (Silon).
Zaki menyebutkan, saat ini ada 16 parpol peserta Pileg 2019. Jika masing-masing parpol mengajukan jumlah bakal caleg paling banyak 100 persen dari jumlah kursi yang ditetapkan di setiap dapil, maka total akan ada 800 bacaleg yang akan mendaftar hingga 17 Juli mendatang.
“Itu maksimalnya ya,” sebutnya.
Mengingat banyaknya jumlah tersebut, ia meminta kepada pimpinan partai untuk mendaftarkan bacaleg di awal waktu, agar proses verifikasi bisa berjalan sesuai jadwal. Berkas yang diajukan akan dicocokkan dengan silon milik KPU.
Mantan wartawan ini mengatakan beberapa hal yang dikeluhkan bacaleg adalah legalisir ijazah, terutama mereka yang bersekolah di luar Batam. Namun sekarang sudah ada aturan yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terkait hal ini.
“Jadi mereka yang dari luar bisa langsung ke Disdik Batam saja untuk legalisir. Kemarin kami juga telah berkoordinasi dengan kepala dinas pendidikan soal ini,” jelasnya.
Selain legalisir, partai juga kesulitan menemukan bacaleg perempuan yang akan diajukan. Namun demikian, karena ini wajib harus ada keterwakilan perempuan, mereka berusaha untuk memenuhi.
Ia menambahkan, bacaleg yang belum terdaftar di daftar pemilih sementara (DPS) bisa menghubungi Panitia Pemungutan Suara (PPS) masing-masing kecamatan mereka.
“Minta surat keterangan dan nanti dilampirkan saat mendaftar, sebab bacaleg wajib terdaftar sebagai pemilih,” tegasnya. (ian/yui)