Bos Panbil, Perwakilan Pelindo, Kepala BP Batam dan Guberrur Kepri seusai menandatangani MoU pembangunan Tanjungsauh di Hotel BWP, Sabtu (24/3/2018)
foto: batampos / alfian

batampos.co.id – Pengerjaan pelabuhan peti kemas dan jembatan Batam Bintan di Tanjung Sauh akan memperhatikan warga yang tinggal di sekitar lokasi tersebut. Setidaknya ada 200 Kepala Keluarga terdampak.

Managing Director Panbil Group, Johanes Kennedy Aritonang, sebagai salah satu pihak yang akan mengembangkan kawasan tersebut mengatakan investor dan Pemerintah Kota (Pemko) Batam terus melakukan koordinasi terkait warga ini. Warga akan direlokasi di pulau-pulau sekitar lokasi tersebut.

“Kami harus persiapkan rumahnya, bangun infrasruktur lain seperti tempat ibadah hingga sekolah. Ini sedang kami terus bicarakan dengan pak wali kota. Mereka tak bisa kita pindahkan saja, mereka harus lebih baik,” kata dia di Kantor Wali Kota, Rabu (5/7).

Ia mengatakan, relokasi tidak akan butuh waktu lama. Apalagi, pihaknya telah beberapa kali melakukan koordinasi terkait relokasi tersebut hingga tingkat kelurahan. Namun demikian, ia mengaku belum bisa pastikan kapan waktu relokasi dilakukan.

“Saya pikir tidak akan lama, kemarin puasa, mungkin setelah ini akan lebih cepat. Kami berapa kali sudah bicarakan, termasuk sudah berapa kali bertemu pihak kelurahan di sana,” ucap dia.

Terkait proyek, ia mengungkapkan kini sudah masuk tahapan teknis, termasuk pembicaraan relokasi yang dimaksud. Menurutnya, pihaknya ingin cepat mengerjakan proyek tersebut, namun demikian pihaknya harus menyesuaikan dengan ritme dari pemerintah. Soal perizinan, ia sebut tak hanya di Pemko Batam namun Pemerintah Provinsi Kepri, dan instansi lain, maka dari itu memerlukan waktu yang lebih lama.

“Kami cepat, feasibility study, teknis dikerjakan, beberapa penelitiansecara bersamaan kita lakukan dengan melibatkan konsultan tetap jalan,” paparnya.

Tak hanya itu, soal pelabuhan ternyata tak hanya berkoordinasid engan Pelindo, tetapi juga ke Kementerian Koordinator yang juga membawahi perhubungan dan kepelabuhanan, banyak aspek diluar swasta yang jadi ranah peemrintah yang terlibat. Ia mengungkapkan salah satu yang paling terkendala adalah Rencana induk pelabuhan (RIP).

“Kalau besok selesai proses perizinan (secara umum), besok juga kita bisa mulai bangun,” ucap dia.

Namun dia mengaku, investor tetap optimis dan bersemangat terkait pemabngunan tersebut. Begitu perizinan dan lainnya selesai, pihaknya akan segera memulai pengerjaan proyek di Tanjung Sauh. Untuk pembangunan jembatan, dan pembangunan pelabuhan di sana, rencananya akan dilakukan bersamaan.

“Proyek akan dibangun bersamaan, karena tak mungkin ada pelabuhan tanpa ada jembatan,” pungkasnya. (iza)