batampos.co.id – Mata pemerintah dan pelaku usaha kini tertuju pada sengitnya perang dagang antara dua raksasa ekonomi dunia, Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok. Apalagi, keduanya merupakan mitra dagang utama Indonesia. Risiko ancaman maupun peluang pun terus dimitigasi.
Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan, perang dagang memang terjadi antara AS dan Tiongkok. Namun, bisa saja melebar hingga terkena Indonesia. Sebab, Presiden AS Donald Trump sudah menyatakan akan mereview fasilitas The Generalized System of Preferences (GSP) atau Sistem Preferensi Umum yang diberikan kepada negara-negara mitra dagang, termasuk diantaranya 124 produk asal Indonesia.
Jika fasilitas GSP untuk Indonesia diubah, maka produk ekspor asal Indonesia berpotensi terkena tarif bea masuk lebih tinggi ke AS. Akibatnya, daya saing produk bisa melemah. Karena itu, Indonesia pun mengambil langkah cepat dengan melakukan loby agar fasilitas untuk Indonesia tidak diubah.
Enggar menyebut, pihaknya sudah menjalin komunikasi dengan pihak AS. Rencananya, pertemuan bilateral Indonesia-AS akan digelar dalam waktu dekat. “Kita lagi menunggu, mari kita duduk bersama,” ujarnya usai rapat di Kantor Kemenko Perekonomian, Minggu (8/7).
Pemerintah memang terus menyiapkan langkah antisipasi terhadap dampak perang dagang ini. Karena itu, kemarin sore hingga tadi malam, Menko Perekonomian Darmin Nasution menggelar rapat koordinasi mendadak. Tema yang dibahas adalah perang dagang.
Dalam rapat kemarin, hadir Menkeu Sri Mulyani Indrawati, Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan, Menteri ESDM Ignasius Jonan, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menlu Retno Marsudi, Menpar Arief Yahya, Mendag Enggartiasto Lukita, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong.
Darmin Nasution menyebut, masing-masing Kementerian telah diminta untuk menyampaikan kepentingan dan keterkaitan masing-masing terhadap potensi dampak dari perang dagang yang dikobarkan AS.
“Mohon maaf, substansi rapat belum bisa saya sampaikan. Nunggu sidang kabinet besok (hari ini, red),” katanya singkat.
Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag Oke Nurwan yang kemarin mendampingi Enggar menambahkan, jika AS benar-benar mereview GSP untuk Indonesia, maka bisa berdampak kurang baik. Sebab, sekitar 10 persen produk ekspor Indonesia ke AS masuk dalam GSP tersebut.
“Yang jelas akan berdampak ke kita. Produk kita jadi kurang kompetitif karena harganya kan naik,” ujarnya.
Sementara itu, Bank Indonesia (BI) selaku otoritas moneter juga terus memonitor perkembangan perang dagang AS-Tiongkok. Terutama, terhadap dampak ikutan ancaman penurunan ekspor Indonesia ke AS.
“Kami sedang kaji dulu dampak ke perekonomian (terkait) kebijakan perdagangan AS kepada 124 produk Indonesia,” kata Deputi Gubernur BI Dody Budi Waluyo.
Di sisi lain, neraca perdagangan Indonesia masih terbelit defisit. Bulan Mei 2018 lalu, neraca dagang defisit sebesar 1,52 miliar dolar AS. Hal itu disebabkan nilai impor lebih tinggi, yakni sebesar 17,64 miliar dolar AS dibanding nilai ekspor yang hanya sebesar 16,12 miliar dolar AS.
Defisitnya neraca dagang ini membuat rupiah mudah goyah jika banyak dana asing keluar. (ken/rin/JPG)