batampos.co.id – Pemerintah Kota (Pemko) Batam pesimis kebutuhan 2.158 Pegawai Negeri Sipil (PNS) baru akan diterima Kementrian Pendayagunaan Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).
“Kayaknya enggak sebanyak itu, saya rasa hanya sekitar 200 hingga 300 orang saja,” kata Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKP SDM) Hasnah, Jumat (6/7) sore.
Lagipula, menurut dia, PNS yang banyak justru akan memberatkan keuangan daerah pasalnya tak hanya membayar gaji, hak lain yang bakal diterima oleh PNS adalah tunjangan seperti, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan hingga tunjangan kinerja.
“Gaji (pokok) ok lah dari pusat. Tapi tunjangan nanti tetap (tanggungjawab) daerah, tergantung APBD kan,” ucap dia.
Kepala Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Republik Indonesia Bima Haria Wibisana mengatakan usulan PNS baru dari Pemko Batam cukup banyak. Namun demikian, ia memperkirakan Kemenpan RB akan lebih melirik kebutuhan guru dan tenaga kesehatan tahun ini, terkhusus bagi PNS di daerah.
“(Ajuan 2 ribu PNS) lumayan banyak itu. Mungkin nanti yang dipenhi guru, guru itu memang dibutuhkan,” ucap dia.
Menurut dia, kini Indonesia secara umum sejatinya tak perlu banyak PNS, yang mesti diperbanyak oleh pemerintah pusat adalah Pegawai dengan Perjanjian Kerja (P3K) dengan sistem kontrak. Ikatan kerja jenis ini ia usulkan juga untuk posisi seperti guru, tenaga kesehatan serta penyuluh.
“Guru dan dokter itu kalau sudah jadi PNS, dipindahkan ditempat tertentu seperti daerah terpencil tidak mau. Kalau kontrak, tidak mau dan tidak mengajar lagi kan selesai kontraknya, dokter juga begitu,” papar dia.
Ia mengaku, ada banyak orang yang ingin jadi dokter dan guru justru menyukai sistem kerja ini, yakni ingin mengabdi di tempat-tempat tertentu dalam kurun waktu lama.
“Banyak dokter di Jawa itu, sebenarnya mau ngabdi di Asmat sana, tapi jangan lima tahun maunya, dua tahun cukup terus ganti lagi,” imbuh dia.
Sementara dalam beberapa jenis kegiatan seperti administratif tak perlu banyak pegawai, bahkan secara umum Indonesia ini bejibun tenaga administratif yakni mencapai 75 persen dari total pegawai secara umum. Ia mencontohkan, jika salah satu pekerjaan manual biasanya dikerjakan 10 orang, dengan menggunakan komputer bisa lebih sedkit. “Sebenarnya dibutuhkan banyakkan tenaga pelayanan, bukan tenaga administratif. Kalau bukan tenaga pelayanan publik ya P3K saja,” sebutnya.
Ia mengatakan, P3K merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) juga yang memiliki hak yang sama seperti PNS, namun bedanya selain dikontrak P3K diskema pensiun. Menurutnya PNS mendapat pensiun karena langsung dipotong premi pensiun, sementara P3K tidak.
“Kalau P3K mau mendapat skema pensiun yang sama dengan PNS, boleh-boleh saja dengan cara manfaatkan asuransi,” ujarnya.
Ia mengklaim, negara-negara maju seperti Amerika Serikat justru sedikit PNS yang banyak adalah pegawai dengan sistem kontrak kerja, ini terjadi pada profesi guru, tenaga kesehatan, polisi hingga pemadam kebakaran.
“Semuanya government worker bukan civil service,” pungkasnya. (iza)