batampos.co.id – Dinas Pendidikan (Disdik) Kepri berjanji akan segera mengusulkan pembangunan ruang kelas baru (RKB) untuk SMA/SMK negeri di Batam. Sebab sesuai hasil penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun ini, ada ribuan anak yang tak tertampung di sekolah negeri.

Kepala Disdik Kepri Muhammad Dali mengatakan, saat ini pihaknya tengah mendata SMA dan SMK negeri di Batam yang memungkinkan bisa menambah RKB. Namun ia belum bisa memastikan, berapa daya tampung dari RKB yang akan dibangun itu.

“Secepatnya kami usahakan, semoga ini bisa selesai,” kata Dali, Selasa (10/7).

Dari data di lapangan, sekitar tujuh ribu lulusan SMP sederajat di Batam dipastikan tidak akan tertampung di sekolah negeri. Angka tersebut diperoleh dari jumlah lulusan SMP negeri yang mencapai 14 ribu lebih. Sementara daya tampung SMA-SMK negeri di Batam hanya separohnya.

Selain mengupayakan penambahan RKB, Dali juga bakal mendata SMA dan SMK negeri di Batam yang masih bisa menambah kuota siswa. Sehingga sebagian calon siswa yang tidak lulus PPDB bisa masuk ke sekolah-sekolah sesuai zonasi calon siswa.

“Kami kumpulkan, lalu telaah semuanya. Kami akan bekerja keras menyelesaikan seluruh problem ini,” ucapnya.

Dali mengakui, proses penerimaan siswa melalui PPDB online di Kepri tahun ini banyak memunculkan kendala. Namun permasalahan yang paling besar hanya terjadi di Batam dan Tanjungpinang.

Selain masalah daya tampung yang terbatas, Dali menyebut permasalahan PPDB online tahun ini dikarenakan masih melekatnya imej sekolah favorit di benak orangtua dan calon siswa. Sehingga banyak anak dan orangtua yang berebut masuk ke sekolah yang dianggap favorit. Akibatnya, banyak calon siswa yang tidak lolos seleksi PPDB.

Disebutkannya, di Tanjungpinang sekolah yang menjadi incaran adalah SMA Negeri 1 dan SMA Negeri 2. Di SMA Negeri 1 ada sebanyak 633 anak yang mendaftar. Padahal daya tampungnya hanya 288 siswa. Artinya ada kelebihan 345 anak.

“Sedangkan di SMA Negeri 2, daya tampung dari 11 ruang belajar adalah 396 orang. Sementara yang mendaftar 629 orang. Sejauh ini pihak sekolah sudah menerima 406 orang,” paparnya.

Masih kata Dali, di Kota Batam ada delapan SMA yang mengalami kelebihan pendaftar. Seperti di SMA Negeri 1 Batam yang kapasitasnya 252 orang. Karena sekolah tersebut hanya memiliki tujuh ruang belajar. Setiap kelas idealnya adalah diisi 36 siswa.

“Di SMA Negeri 1 Batam ada 582 orang yang mendaftar. Sehingga mengalami kelebihan sebanyak 330 orang,” terangnya lagi.

Masalah yang sama juga terjadi di SMA Negeri 3 Batam. Di sekolah tersebut ada 884 anak yang mendaftar. Padahal daya tampung sekolah hanya 288 siswa. Sehingga terjadi kelebihan 596 orang. Kemudian di SMA Negeri 5 Batam juga mengalami kelebihan pendaftar.

“Daya tampung sekolah 252 orang. Jumlah yang mendaftar 580 orang. Artinya mengalami kelebihan 328 orang,” jelas Dali.

Sementara untuk PPDB di SMK negeri, tingkat masalahnya hanya terjadi di SMK Negeri 1. Baik itu yang di Tanjungpinang maupun Kota Batam. Di SMK Negeri 1 Batam ada 1.098 orang yang mendaftar. Sedangkan daya tampung sekolah hanya 612.

“Sementara di SMK Negeri 1 Tanjungpinang ada 655 orang yang mendaftar. Sedangkan daya tampung adalah 576 orang,” jelasnya lagi.

Tak hanya di tingkat SMA dan SMK, PPDB online tingkat SD dan SMP negeri di Batam juga banyak menuai protes. Sebab ada ratusan calon siswa yang tidak tertampung di SD dan SMP negeri.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disdik Batam Hendri Arulan mengatakan sudah melakukan pertemuan dengan kepala sekolah terkait permasalahan siswa tak tertampung ini. “Kemarin sudah kami bahas dan mengumpulkan data berapa jumlah siswa yang tak tertampung di masing-masing sekolah,” paparnya.

Mengenai solusi untuk hal ini, Hendri mengatakan langkah awal adalah mendata, selanjutnya akan diserahkan kepada wali kota Batam. “Nanti Pak Wali yang putuskan,” lanjutnya.

Orangtua siswa saat melakukan daftar ulang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SD 010 Batamkota, Selasa (10/7). F Cecep Mulyana/Batam Pos
Terancam Putus Sekolah

Sejumlah orangtua calon siswa mengaku kecewa dengan penerimaan peserta didik baru (PPDB) sistem zonasi di kota Batam. Banyak anak yang terancam tak bisa sekolah karena tidak terakomodir pada PPDB online tahun ini.

Di Batuaji ada ratusan anak yang akan masuk SMA terancam putus sekolah sebab tidak ada lagi SMA negeri yang menampungnya. SMAN 23 merupakan satu-satunya SMA negeri yang ada di wilayah padat penduduk itu. Namun penerimaan siswa baru di SMAN 23 masih terbatas karena sampai saat ini SMAN 23 belum punya gedung sekolah sendiri.

Sekolah yang masih menumpang belajar di gedung SMAN 5 Batam itu membatasi jumlah siswa di tahun ajaran pertama tahun 2018/2019, yakni hanya 108 siswa saja. Jumlah daya tampung tersebut sangat tidak seimbang dengan jumlah anak yang akan masuk SMA di wilayah Batuaji.

Camat Batuaji Ridwan mengakui hal itu. Meskipun dia tak memiliki data riil jumlah anak yang akan masuk SMA sederajat, namun dia memastikan bahwa jumlah sekolah yang ada sangat tidak seimbang dengan jumlah anak yang akan masuk sekolah khususnya tingkat SMA. “Itulah persoalan yang dihadapi masyarakat di sini. Kami hanya bisa menerima keluhan saja sebab kami bukan pemangku kebijakan,” ujar Ridwan.

Hal senada disampaikan panitia PPDB SMAN 23, Bahtiar. Sekalipun belum memiliki gedung sendiri namun PPDB tahun ini jumlah pendaftar ke SMAN 23 yang tak lain adalah warga Batuaji sangat banyak melebihi kuota daya tampung yang ada. Pendaftar diatas 200 orang, sementara daya tampung hanya 108 saja.

“Ya karena inilah satu-satunya SMAN yang murni masuk zonasi Batuaji. Memang tidak seimbang, tapi mau gimana lagi kami hanya pelaksana saja,” ujar Bahtiar.

Imbasnya tidak sedikit orangtua dan calon siswa yang kecewa karena situasi tersebut. Mereka berharap masih ada SMA negeri yang mau menampung anak-anak mereka dan membuka pendaftaran secara offline.

“Sudah keliling semua SMAN yang ada di Batuaji dan Sagulung tapi belum ada hasil. Anak saya kemarin daftar di SMAN 23 tapi tak lolos. Padahal sudah beli seragamnya. Bingung sekarang mau sekolah dimana lagi anak saya ini,” ujar Rudi, warga Buliang, Batuaji.

Rudi dan sejumlah warga lainnya mengaku tak mampu menyekolahkan anak mereka ke sekolah swasta sebab biaya sekolah lebih mahal.

Menanggapi persoalan ini, Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achmad mengaku akan segera mencari solusi. “Kami akan hitung secara proposional. Pada prinsipnya yang kita pikirkan bagaimana anak-anak kita wajib hukumnya sekolah, baik itu di sekolah negeri maupun swasta,” kata dia.

Menurutnya, kebijakan yang proposional diperlukan agar semua dapat keijakan yang adil. “Jangan sampai dengan kebijakan yang kami buat, sekolah swasta tiarap, tak bisa juga ini. Yang fair dan adil lah,” imbuhnya.

Sementara Sekretaris Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Batam Heri Supriyadi mengatakan, pada prinsipnya sekolah swasta punya kemampuan menampung anak-anak yang tidak tertampung di sekolah negeri.

Ia menyesali arahan anggota DPRD Batam Djoko Mulyono yang mengatakan solusi akhir tdak tertampung anak usia sekolah di sekolah negeri yakni dengan pemberlakukan double shift. Ia menilai pendapat ini adalah pendapat yang mundur.

“Dua shift itu menurunkan mutu pendidikan. Ini kemunduran, apalagi Batam ini durencanakan sebagai bandar dunia madani,” ucapnya.

Catut Nama Anggota DPRD

Di tengah banyaknya persoalan PPDB online, warga Batam dihebohkan dengan adanya pengumuman kelulusan PPDB di SD Negeri 012 Sekupang, Batam. Pihak sekolah mengumumkan ada 16 anak yang lulus bersyarat dan diminta menghadap ke anggota Komisi I DPRD Kota Batam, Musofa.

Ditanya soal itu, Musofa mengaku tidak mengetahuinya. Namun ia mengakui dirinya merupakan penasihat komite di sekolah tersebut.
“Saya juga menyesalkan adanya pengumuman itu,” ujar Musofa melalui pesan Whatsapp, kemarin.

Menurut dia, selama ini pihak sekolah, terutama Kepala Sekolah SDN 012 sering meminta pendapat darinya. Sehingga ia menegaskan, pengumuman lulus bersayarat tersebut tidak ada unsur politik, apalagi unsur uang.

“Barusan saya juga menelpon Kepsek SD 012, apa maksud dari pengumuman yang menyertakan nama saya. Jawab Kepseknya, dirinya bermaksud minta saran ke saya,” katanya lagi.

Ditanya apakah sebelumnya ada arahan dirinya ke Kepsek SD 012, Musofa menegaskan hal itu tidak ada sama sekali.

“Tak mungkin saya mengarahkan seperti itu. Kalau ada apa-apa harus dirapatkan ke komite dan majelis guru,” terang Musofa.

(jpg/ska/eja/eja/yui/gas)