Iklan

batampos.co.id – Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Batam menggelar rapat dengan kepala SD dan SMP se- Batam, Rabu (11/7/2018).

Rapat tersebut meminta data pasti baik siswa tak tertampung maupun kemampuan sekolah negeri menampung perihal rencana penambahan kuota dan rombongan belajar. Solusi tambah rombel dan kuota merupakan salahs atu rencana selain melimpahkan ke sekolah swasta.

“Saya belum bisa bilang apakah tambah kuota atau apa ya, tunggu besok (hari ini),” kata Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Batam Hendri Arulan.

Ia menyampaikan, berdasar data yang dirangkum dalam rapat tersebut diketahui data siswa tak tertampung SD hanya 596 orang sementara SMP sebanyak 1.607.

Kecamatan Batam Kota menjadi kecamatan terbanyak yang siswanya tak tertampung yakni SD sebanyak 500 orang dan SMP sebanyak 518 orang (data SMP terbanyak di Sekupang yakni 576 orang).

“Tidak sampai ribuan. Ribuan karena dihitung masing-masing kecamatan, kalau didihitung secara keseluruhan tidak,” katanya.

Ia mengatakan, hal ini terjadi karena tidak semua sekolah negeri kelebihan siswa, bahkan banyak yang masih kekurangan siswa.

“Seperti di Nongsa, SD 12 dan SD 10 masih kurang muridnya,” ungkapnya.

Soal kemampuan sekolah ngeri menampung jika tambah kuota maupun rombel dilakukan, Hendri mengatakan akan diputuskan hari ini bersamaan dengan hasil rapat bersama seluruh yayasan sekolah swasta se Batam, Kamis (12/7). Sekolah negeri diberi kesempatan dulu untuk menghitung kemampuan tambahan kuota dan rombel tersebut.

‘Nanti siswa tambahan sepertinya akn diprioritaskan siswa miskin, dengan menunjukkan kartu, seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP),” ucap dia.

Sementara itu, Camat Sagulung Reza Khadafi menyampaikan persolan di lapangan tak sepenuhnya tidak tertampung di sekolah ngeri, namun banyak wali calon murid memaksakan kehendak untuk masuk sekolah tertentu padahal diterima di sekolah lain yang juga berstatus negeri.

Udah berapa banyak yang datang ke kami, mereka ngotot mau masuk di sekolah tertentu,” imbuh dia.

Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achmad memastikan solusi terkait tertampungnya anak usia sekolah harus dibicarakan dan mempertimbangkan keadilan yakni memeprtimbangkan kemampuan sekolah negeri, kemampuan masyarakat serta keberlangsungan sekolah swasta.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam Hendri Arulan memberikan pemaparan saat rapat denggar pendapat tentang Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) antara Dinas Pendidikan dengan DPRD Batam, Jumat (22/6). F Cecep Mulyana/Batam Pos

“Kami akan hitung secara proposional. Pada prinsipnya yang kita pikirkan bagaimana anak-anak kita wajib hukumnya sekolah, baik itu di sekolah negeri maupun swasta,” kata dia.

Kini, ia mengaku terus berkoordinasi dengan Disdik Batam untuk mencari solusi ini. Ia mengatakan Disdik sendiri rutin melakukan komunikasi dengan pimpinan sekolah negeri dan sekolah swasta terkait ini.

“Kami minta Disdik kumpulkan data anak-anak yang tak tertampung di negeri, kemudian sekolah swasta berapa kemampuan mereka menampung,”ucap dia.

Menurutnya, kebijakan yang proposional diperlukan agar semua dapat keijakan yang adil.

“Jangan sampai dengan kebijakanyang kami buat, sekolah swasta tiarap, tak bisa juga ini. Yang adil lah,”imbuhnya.

Sementara itu, Sekretaris Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Batam Heri Supriyadi mengatakan, pada prinsipnya sekolah swasta punya kemapuan menampung anak-anak yang tidak tertampung di sekolah negeri.

Ia menyesali arahan anggota DPRD Batam Djoko Mulyono yang mengatakan solusi akhir tdak tertampung anak usia sekolah di sekolah negeri yakni dengan pemberlakukan double shift. Ia menilai pendapat ini adalah pendapat yang mundur.

“Dua shift itu menurunkan mutu pendidikan. Ini kemunduran, apalagi Batam ini durencanakan sebagai bandar dunia madani,” ucapnya. (iza)

Advertisement
loading...