batampos.co.id – Gubernur Kepri Nurdin Basirun meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun tangan untuk menuntaskan polemik labuh jangkar di Provinsi Kepri. Karena potensi tersebut diandalkan menjadi pendulang Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor nonpajak.

“Kita sudah berupaya untuk mengelola labuh jangkar. Tetapi karena masalah regulasi, keinginan tersebut menjadi tertunda,” ujar Nurdin usai rapat bersama Bidang Penelitian dan Pengembangan (Litbang) KPK di Kantor Gubernur Kepri, Tanjungpinang, Kamis (12/7).

Menurut Nurdin, dengan kedatangan lembaga antirasuah tersebut, pihaknya secara gamblang memberikan penjelasan persoalan-persoalan yang sedang dialami. Mantan Bupati Karimun tersebut menjelaskan, pembagian hasil dari sektor labuh jangkar juga tidak ada kejelasannya.

“Dalam pertemuan bersama KPK sudah kami jelaskan, bah-wa secara UU kita punya kewenangan untuk mengelola ruang laut sampai 12 mil,” paparnya.

Harapan pihaknya untuk mengelola labuh jangkar bukan hanya untuk mendorong kekuatan keuangan daerah. Tetapi juga bisa mengurangi ketergantungan daerah dengan dana pusat atau perimbangan. Karena target yang ingin didapat adalah 50 persen kekuatan APBD Kepri bersumber dari PAD.

Saat ini, struktur APBD Kepri diakui Nurdin masih sangat bergantung pada dana bagi hasil atau transfer dari pusat. Komposisinya dari Rp 3,5 triliun APBD 2018 yang telah disahkan, bersumber dari PAD hanya Rp 1,1 triliun. Sisanya mengandalkan dana transfer pusat. “Segala potensi PAD terus kita gali. Persoalan ini kita bahas bersama dalam setiap rapat evaluasi,” tegasnya.

Kemudian, mengenai bayangan defisit anggaran di APBD Perubahan nanti, diakui Nurdin tidak menjadi momok. Pasalnya, selain mengorbankan kegiatan yang skala prioritas kecil, pihaknya akan melakukan penyesuaian terhadap kegiatan-kegiatan nonfisik.
“Apakah itu kegiatan yang bersifat seremonial maupun studi banding. Kegiatan yang tidak mendesak, akan kita rasionalisasikan,” tegasnya lagi.

Ditambahkannya, Dinas Perhubungan (Dishub) Kepri selaku leading sector untuk masalah labuh jangkar terus berupaya untuk menyelesaikannya. Tetapi, faktor regulasi yang menjadi penghambat. Ia berharap dengan turun tangannya KPK, bisa memberikan nafas segar bagi Pemprov Kepri. “Potensi labuh jangkar besar. Apalagi Kepri adalah 96 persen laut dan berada di jalur pelayaran internasional,” pungkasnya.

Terpisah, Kadishub Kepri Jamhur Ismail mengatakan, polemik retribusi labuh jangkar antara Pemprov Kepri dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) berjalan setahun, yakni April lalu. Pemprov Kepri sedang menggesa pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Retribusi Labuh Jangkar.

Sampai saat ini, jasa labuh jangkar masih di tangan Kemenhub. Padahal pengelolaan ruang laut 0-12 mil adalah kewenangan daerah,” ujar Jamhur.

Menurutnya, penerapan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah sudah berlaku. Meskipun Peraturan Pemerintah (PP) sebagai turunan aturan tersebut masih belum terbit. Menurut Kabid Kepelabuhan Kepri Aziz, untuk mengelola retribusi tersebut, Pemprov akan membentuk UPT Retribusi Labuh Jangkar.

Diakui Jamhur, sepanjang 2017 berjalan memang belum ada penerimaan yang optimal dari sektor labuh jangkar yang masuk ke kas daerah. Ia berharap dengan adanya UPT itu nanti, penanganan soal retribusi labuh jangkar di Kepri lebih optimal. Meskipun ada kekhawatiran tumpang tindih dengan pusat. ”Jika memang bertabrakan dengan regulasi pusat, harus diadu. Mana kewenangan yang paling kuat,” ujarnya.

Dikatakannya, keberadaan Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah yang sudah direvisi pada 2017 lalu merupakan regulasinya. Di luar retribusi, pengelolaan labuh jangkar di-handle oleh Badan Usaha Pelabuhan. (jpg)

Advertisement
loading...