batampos.co.id – Pemerintah Kota (Pemko) Batam dan Badan Pengusahaan (BP) Batam terus mempersiapkan tahapan peralihan aset 1000 ruas jalan. Aset-aset ini masuk dalam permintaan aset tahap tiga.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Batam Abdul Malik mengatakan, setelah ada kesepakatan di antara keduanya, BP Batam mengirim dokumen ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Namun belakangan Kemenkeu membalas surat BP Batam dan meminta BP Batam melengkapi dokumen-dokumen jalan tersebut.
“Data jalan yang diajukan umum, tanpa disertakan dokumen pendukung. kemenkeu minta data itu, supaya diproses,” kata Malik.
Menurutnya, BP Batam dan Pemko Batam akan membentuk tim bersama terkait peralihan aset ini.
“Tentang jalan ini awalnya 669 ruas, tapi kami ajukan lagi 331 ruas,” ucapnya.
Sejatinya, 669 ruas jalan telah lama disepakati oleh kedua pihak untuk dialihkan. Bahkan keduanya sudah melakukan MoU pinjam pakai karean beberapa titik akan diperlebar oleh Pemko Batam.
“Semuanya ini kami minta dulu. Belakangan akan dipilah, seperti jalan provinsi,” ucap dia.
Ia mengatakan, ada perbedaan data anatara Pemko Batam dan BP Batam. Seperti penamaan jalan. Ia mencontohkan seperti ruas jalan Raja Haji Fisabillah yang sejatinya membentang hingga ke Simpang Masjid Agung Batam tetapi ruko-ruko sekitarnya masih menggunakan nama jalan Engkuputri.
“Data yang kita (Pemko Batam) dan BP perlu disinkronkan. Supaya usulan ke pusat sama,” pungkasnya. (iza)