Aunur Rafiq. F. Dok batampos.co.id

batampos.co.id – Krisis keuangan daerah tak ha­nya melanda Pemerintah Pro­vinsi Kepulauan Riau (Kepri), kabupatan/kota di Kepri ju­ga mengalami nasib yang sa­ma.
Di Kabupaten Karimun, anggaran pendapatan dan be­lanj­a daerah (APBD) 2018 defi­sit.

Iklan

Ini diakui Bupati Karimun Aunur Rafiq. ”Benar, hasil peng-hitungan tim penyusun anggaran kabupaten, terdapat sekitar Rp 55 miliar sampai Rp 60 miliar defisit ABPD kita,” ujarnya, Kamis (12/7).

Penyebabnya, dana transfer pu­­sat ke daerah juga menyus­ut, seiringnya defisitnya APBN. Se­lain itu, beban pemba­ya­ran tun­jangan THR dan ga­ji ke-13 di luar gaji pokok juga mem­be­bani APBD, sebab sebe­lum­nya tak dianggarkan namun wa­­jib dibayarkan. Belum lagi pen­­dapatan asli daerah (PAD) yang menopang APBD juga be­lum maksimal pen­capa­ia­n­nya.

Meski keuangan daerah tahun ini mengalami defisit, kata Rafiq, hal ini tidak akan memberikan dampak terhadap ratusan proyek yang sudah berjalan dan saat ini yang masih dalam tahap penyelesaian. Untuk biaya-biaya anggaran proyek pembangunan yang mencapai ratusan miliar tersebut tidak ada masalah.

Namun Rafiq tak menafikan ber­dampak pada proyek-proyek yang belum dikerjakan dan belum masuk dalam kategori ur­gen. Proyek-proyek tersebut terancam tertunda. Saat ini, tim masih mengevaluasi pro-yek mana yang akan ditinjau ulang. ”Mau tidak mau ya rasionalisasi program-program yang sudah dianggarkan di APBD murni, tapi belum dijalankan. Terutama yang dipro-yeksikan dibiayai pada APBD Perubahan 2018,” ujarnya.

Jika pada tahun berikutnya memiliki anggaran yang cukup, baru akan dianggarkan kembali dalam APBD Murni 2019. ”Yang jelas, rasionalisasi anggaran harus dilakukan. Namun, bupati menjamin kalau proyek yang dikerjakan tahun ini bisa dibayarkan semuanya,” katanya. (san)