batampos.co.id – Tim Saber Pungli Polresta Barelang mengamankan Ba, ketua Komite SMP Negeri 10 Batam di rumahnya di Perumahan Nusa Jaya Blok G Nomor 21, Seipanas, Sabtu (14/7) malam lalu. OTT ini disinyalir terkait percaloan PPDB. Diduga, Ba menerima suap seperti yang selama ini beredar di masyarakat terkait adanya pungli di sekolah tersebut. Penangkapan ini sendiri dipimpin langsung Kasat Reskrim Polresta Barelang, AKP Andri Kurniawan bersama tim unit 2 Tipikor.

Dalam operasi tangkap tangan (OTT) di rumah yang juga berfungsi sebagai kantor PT Perusahaan Prima Utama (PPU) tersebut, dari tangan Ba diamankan uang tunai dalam jumlah besar. Ditaksir sekitar ratusan juta rupiah.

Terkait dengan Operasi Tangkap Tangan (OTT) ini, Wakapolresta Barelang AKBP Mudji Supriadi mengungkapkan saat ini kasus tersebut masih dalam pendalaman lidik. “Sabar dulu ya, kami masih melakukan lidik,” ujarnya.

Pantauan Batam Pos, polisi langsung mengamankan Ba beserta barang bukti berupa uang tunai. Demikian juga rumah tersebut langsung disegel dan dijaga puluhan personel polisi.

Salah seorang warga yang tidak mau disebut namanya mengemukakan, Ba saat ini, merupakan ketua RT sementara di Perumahan Nusa Jaya, Seipanas.

Penambahan rombel, sebagai bagian dari solusi mengatasi PPDB di Batam memang rawan dimanfaatkan para oknum tak bertanggung jawab.

Kepala SMPN 10 Seipanas, Rahib mengakui belum tahu persis kasus pungutan liar (pungli) yang melibatkan perangkat sekolahnya.

“Saya belum tahu detailnya. Tapi yang jelas bukan dari oknum guru pastinya,” kata dia, Sabtu (14/7).

Ia menegaskan selama Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berlangsung pihaknya sudah mengingatkan kepada seluruh perangkat sekolah untuk bertindak sesuai dengan petunjuk teknis (juknis) yang dikeluarkan Dinas Pendidikan Kota Batam.

“Dari awal sudah saya bilang jangan ada yang bermain,” ujarnya.

Disinggung mengenai oknum perangkat sekolah yang bermain di balik pungutan liar tersebut, Rahib mengaku belum tahu pasti berapa orang yang terlibat dan praktik pungli tersebut menyangkut hal apa.

“Belum tahu pasti saya masih cari tahu soal ini. Tersangka saya belum tahu termasuk berapa uang yang diamankan,” jelasnya.

Ia tidak pernah ada kesepakatan dengan oknum lainnya soal PPDB yang baru saja seleasai dilaksanakan. “Yang jelas kami tidak ada menjanjikan, semua sudah jelas informasi dari pimpinan kemarin,” ungkapnya.

Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad sangat menyayangkan atas praktik pungli yang dilakukan oknum tertentu demi mendapatkan keuntungan saat PPDB berlangsung.

“Saya juga belum dapat informasi. Namun jika itu benar adanya ini merupakan persoalan yang serius,” kata dia.

Mengenai oknum perangkat sekolah tersebut yang biasanya melibatkan komite sekolah, Amsakar akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan sekolah mengenai mekanisme pemilihan komite sekolah.

“Ya biasanya komite ini kan kesepakatan orangtua. Tapi kalau melihat keterlibatan oknum komite dalam kasus ini, coba nanti kami bersama Pak wali akan bahas apakah memungkinkan pemilihan komite ini diperbaiki,” ujarnya.

Ia menambahkan dulu kasus seperti ini pernah terjadi, namun saat turun ke lapangan ternyata oknum komite yang berbuat.

Amsakar tidak mau berandai-andai jika ada oknum sekolah yang terlibat langsung dalam pungli ini. Namun jika itu terjadi tentu ada sanksi yang akan diterima.

“Ini kasus cukup serius. Padahal sudah berkali-kali kami ingatkan di setiap pertemuan. Pak Wali juga menegaskan ini. Soal sanksi ada mekanismenya nanti,” beber mantan Dinas Perindistrian dan Perdagangan Kota Batam ini.

Namun demikian ia berharap tidak ada pihak sekolah yang terlibat pungutan liar terkait proses PPDB. Menurutnya Pemko Batam sudah berusaha memberikan soluso terbaik hingga menambah rombel guna menampung semua pendaftar di negeri.

“Kami sudah berbuat, namun sangat disayangkan jika ada oknum yang masih saja bermain,” ungkap Amsakar.

Sebelumnya Wali Kota Batam, Muhammad Rudi menegaskan kepada seluruh perangkat sekolah untuk tidak bermain saat PPDB berlangsung.

“Sebelum saya putuskan jangan melalui si A atau si B yang menjanjikan untuk meluluskan di sekolah tertentu. Kalau ketahuan saya pecat langsung kalau oknum tersebut merupakan perangkat sekolah,” jelasnya.

Ia menegaskan tidak ada satu rupiah yang harus dibayarkan demi masuk sekolah negeri. “Jangan main-main. Kita ini salah satu yang dipantau saat ini. Semua jangan percaya sama oknum,” tegas Rudi. (yui)