batampos.co.id – Badan Pusat Statistik (BPS) Kepulauan Riau (Kepri) mencatat terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin selama enam bulan terakhir (September 2017-Maret 2018). Pada akhir triwulan ketiga tahun lalu, diketahui penduduk miskin di Kepri berjumlah 128.426 orang, sementara pada Maret 2018 sudah meningkat 3.250 orang atau menjadi 131.676 orang.
Kepala Bidang Statistik Dasar BPS Kepri Rahmad Iswanto menjelaskan, untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.
”Jadi, penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan di bawah garis kemiskinan (GK),” ujar Rahmad.
Garis Kemiskinan sendiri merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.
GKM sendiri merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori perkapita per hari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dan lainnya).
Sedangkan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan keseha-tan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di perdesaan.
Nah, di Kepri, BPS mencatat peran komoditi makanan berpengaruh lebih besar ketimbang komoditi bukan makanan dalam menciptakan angka kemiskinan. Sumba-ngan garis kemiskinan makanan terhadap garis kemiskinan pada Maret 2018 tercatat 67,48 persen.
“Kondisi ini tidak jauh berbeda dengan September 2017 yakni sebesar 67,60 persen,” ujar Kepala Bidang Statistik Dasar BPS Kepri Rahmad Iswanto.
Beras, terang Rahmad, masih menjadi komoditi penyumbang terbesar terhadap garis kemiskinan. Di wilayah perkotaan besarannya mencapai 16,51 persen, sedangkan di wilayah perdesaan lebih besar lagi mencapai 23,10 persen.
Adapun komoditi terbesar nomor dua adalah rokok kretek filter. Baik di perkotaan atau di perdesaan. Faktor ini juga punya berpengaruh besar. Untuk di wilayah perkotaan sebesar 8,90 persen, sedangkan di perdesaan sebesar 9,90 persen.
“Baru urutan penyumbang kemiskinan nomor ketiga berbeda. Di wilayah perkotaan disebabkan daging ayam ras sebesar 4,31 persen, dan di wilayah perdesaan disebabkan gula pasir sebesar 4,58 persen,” papar Rahmad.
Sementara untuk komoditi non makanan, urusan perumahan menjadi yang pertama dalam menyumbang garis kemiskinan yang tinggi di Kepri. Di wilayah perkotaan, peranan perumahan mencapai 9,79 persen, sedangkan di perdesaan 8,29 persen.
Lalu untuk bensin, di wilayah perkotaan ada di peringkat nomor tiga, setelah listrik. Berbeda dengan di perdesaan yang lebih menjadikan bensin sebagai pengaruh nomor dua ketimbang listrik. “Di perkotaan, persentase listrik sebesar 6,03 persen, dan di perdesaan sebesar 2,81. Di perkotaan, bensin berpengaruh 4,24 persen, dan di perdesaan 2,89 persen,” beber Rahmad.
Lebih lanjut Rahmad menjelaskan sumber data utama yang dipakai untuk menghitung tingkat kemiskinan Maret 2018 ini merujuk pada data Susenas bulan Maret 2018.
“Juga digunakan hasil survei paket komoditi kebutuhan dasar yang dipakai untuk memperkirakan proporsi dari pengeluaran masyarakat untuk masing-masing komoditi pokok bukan makanan,” pungkasnya.
Sementara itu, pemerintah pusat sedang menggembor-gemborkan penurunan angka kemiskian yang kini satu digit. Namun di sisi lain, faktor penyumbang kemiskinan berupa makanan dan nonmakanan semakin hari semakin mahal, sehingga kontras dengan kondisi di lapangan. Komoditas telur misalnya, kini harganya terus menggila (Berita Terkait Baca Halaman 9 Metropolis, red).(nur)