batampos.co.id – Potensi defisit anggaran pada APBD Perubahan Kepri Tahun Anggaran (TA) 2018 diprediksi tembus setengah triliun atau sebesar Rp 530 miliar. Hal ini disampaikan anggota Banggar DPRD Kepri Irwansyah, Senin (16/7).
Hal ini berdasarkan pembahasan terkait potensi penerimaan dan pendapatan daerah, Pemprov Kepri masih kekurangan sekitar Rp 530 miliar sampai tahun anggaran 2018 ini. Jumlah tersebut dikalkulasikan dari defisit per Juni 2018 yang sudah mencapai Rp 307 miliar.
“Ada beberapa pengeluaran besar yang tidak ter-cover dalam APBD 2018 ini. Seperti kebutuhan Tunjangan Hari Raya (THR),” paparnya.
Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kepri itu juga mengatakan, perhitungan kekuatan APBD di tiga tahun belakangan prediksinya selalu meleset. Salah satu cara menyiasati hal itu adalah dengan melakukan rasionaliasi kegiatan secara massal.
“Bukan hanya soal PAD yang tidak mencapai target. Tetapi penerimaan Dana Tunda Salur (DTS) yang belum pasti sudah dimasukan semuanya dalam potensi tahun ini,” jelasnya.
Menurut Irwansyah, berdasarkan penjelasan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kepri, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kepri sampai semester pertama sebesar Rp 576 miliar atau sekitar 50 persen dari target sebesar Rp 1,223 triliun.
Disebutkannya, PAD tersebut bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN KB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB KB), Pajak Air Permukaan (PAP) dan Pajak Rokok. “Dari sumber-sumber tersebut, hanya dari sektor kelautan atau labuh jangkar yang belum ada kontribusinya,” tegasnya.
Mantan Dewan Batam itu juga mengatakan, BP2RD Kepri sudah pesimis untuk mencapai target tersebut. Sehingga ada wacana akan melakukan perubahan target pada APBD Perubahan nanti. Adapun target yang akan disesuaikan adalah dari sektor Pajak Air Permukaan (PAP) sebesar Rp 8,84 miliar. Satu sektor lainnya adalah labuh jangkar sebesar Rp 60 miliar.
“Target PAP 2018 sebesar Rp 20 miliar. Artinya akan dirubah menjadi Rp 11,16 miliar,” sebutnya. Ditambahkannya, untuk sektor dana perimbangan dari target Rp 2,262 triliun. Realisasinya sampai Juni 2018 adalah sebesar Rp 1,067 triliun. Bahkan target dana perimbangan juga akan dirasionalisasi pada APBD Perubahan nanti sebesar Rp 248 miliar. Sehingga pada Tahun Anggaran (TA) 2018 ini target dana perimbangan adalah Rp 2 triliun.
“Kita berharap tidak terjadi tunda bayar atas kegiatan di 2018. Sehingga tidak mengganggu APBD TA 2019 nanti,” tutup Irwansyah.