batampos.co.id – Kendati Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tanjungpinang 2017 beroleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan RI, namun predikat itu dipenuhi banyak catatan.

Simon Awantoko dari Fraksi Golkar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tanjungpinang mengungkapkan bahwa Pemerintah Kota Tanjungpinang harus mene-rapkan prinsip kehati-hatian, menerapkan prinsip skala prioritas dalam pembangunan yang benar-benar menyentuh kepada kebutuhan dasar masyarakat.

Ia mencontohkan bidang pendidikan, kesehatan masyarakat kelas bawah, dan bantuan terhadap nelayan-nelayan di pesisir yang masih banyak memerlukan perhatian pemerintah di tengah kelesuan ekonomi yang terjadi saat ini.

”Pemko Tanjungpinang mempunyai kewajiban untuk turut serta memberikan rangsangan (stimulus) dalam perekonomian apabila kondisi ekonomi lesu. Ini dilakukan dengan pengelolaan APBD secara benar. Ini tampaknya kurang dipahami Pemko. Ada banyak kasus kebijakan Pemerintah Kota Tanjungpinang tidak mempunyai tujuan menggerakkan perekonomian daerah,” kata Simon.

Sebagai contoh dalam menentukan anggaran pembangunan, sambung Simon, dengan menjalankan kegiatan insfrastruktur yang menguras banyak anggaran yang tidak bisa dilihat dampak berantai bagi perekonomian masyarakat.

“Pengelolaan APBD yang tidak efisien salah satunya karena pemerintah tidak mampu memberikan stimulus bagi perekonomian,” sambungnya.

Untuk itu Pemko Tanjungpinang dipinta harus tetap menjaga stabilisasi anggaran dan tidak melakukan pemborosan karena masih banyak kepenti-ngan rakyat yang harus diprioritaskan. Kegagalan pembangunan Kota Tanjungpinang dari APBD 2017 mestinya menjadi relevansi pembangunan untuk tahun-tahun akan datang.

”Semoga di tahun ini dan dengan APBD 2018 ini tetap memproiritaskan kesejahteraan rakyat dan masa depan pembangunan daerah yang lebih baik lagi,” ujar Simon.

Catatan serupa disampaikan Maskur Tilawahyu dari Fraksi Demokrat Plus. Ia mengatakan Fraksi Demokrat Plus meminta Pemko Tanjungpinang menginventarisasi kegiatan-kegiatan atau program pemerintah yang tidak terealisasi. Hal ini tentunya sebagai pengetahuan masyarakat dan sebagai ukuran kinerja Pemko Tanjungpinang.

”Jangan diam-diam saja. Kita minta ini diinventarisasi agar kita tahu skala prioritas pemerintah terpaksa atau tidak. Ada ukuran kinerja yang jelas dan capainya dapat juga dike-tahui,” kata Maskur.

Fraksi Demokrat Plus juga sangat menyayangkan kebiasaan Pemko Tanjungpinang yang terus memusatkan penyerapan APBD di triwulan ke-4. Hal ini salah satu pemicu perekonomian di Tanjungpinang tidak bergerak. ”Karena penyerapan APBD tidak dilakukan dari awal. Ini yang membuat perekonomian kita lesu. Harusnya per triwulan ekonomi bergerak agar tidak terjadi seperti sekarang ini,” kata Maskur.(aya)