batampos.co.id – KPU Batam menyampaikan hasil verifikasi calon DPRD Kota Batam, Jumat (20/7/2018).

Dari 720 bakal calon legislatif (bacaleg), masih banyak yang belum memenuhi persyaratan.

KPU Kota Batam memberikan tenggat waktu hingga 31 Juli untuk Bacaleg, memenuhi seluruh persyaratan.

Apabila bacaleg tidak memenuhi persyaratan hingga batas waktu yang ditentukan, maka dinyatakan gugur dan tidak berhak mengikuti proses selanjutnya.

“Ada beberapa syarat yang kurang itu, tapi ada tiga syarat yang paling banyak tidak dipenuhi oleh para calon ini,” kata Zaki Setiawan, Jumat.

Ia membeberkan tiga syarat yang banyak tidak dipenuhi oleh Bacaleg yakni legalisir ijazah yang tidak sesuai ketentuan berlaku. Bacaleg kebanyakan menyerahkan legalisir ijazah tanpa cap basah, hanya di scan saja. Lalu ada juga ditemukan legalisir dilakukan oleh pihak yang tidak berwenang.

“Contohnya itu, dia punya ijazah SMA. Tapi dilegalisir di SMK. Tidak cocok kan,” ucapnya.

Dari 720 Bacaleg yang ada, sekitar 5 persen yang belum memenuhi legalisir ijazah. Syarat lain yang banyak tidak dipenuhi oleh Bacaleg yakni perbedaan nama din ijazah dan E KTP.

“Sekitar 30an orang lah, saya belum rekap secara keseluruhan. Tapi segitulah,” tuturnya.

Lalu syarat lain yang banyak tidak dipenuhi Bacaleg, terkait dengan SKCK.

Komisioner Bidang Teknik Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batam, Zaki Setiawan

“Temuan kami, SKCKnya sudah kadarluarsa,” ungkap Zaki.

Terkait pemenuhan syarat-syarat yang kurang ini, Zaki meminta Bacaleg tidak menyicilnya.

“Harus semuanya, jangan dicicil satu-satu gitu. Penuhi semuanya, baru kembalikan ke kami,” ucapnya.

Terkait syarat kuota 30 persen Bacaleg perempuan tiap partai politik, Zaki menuturkan semuanya memenuhi syarat. Ia mengatakan partai politik memiliki Bacaleg perempuan terbanyak yakni PBB sebanyak 41,7 persen, PSI 40 persen, dan PPP 38 persen.

“Sedangkan yang terendah Bacaleg perempuannya itu ada 11 partai politik, memenuhi kuota 36 persen. 11 partai itu PKB, Gerindra, PDIP Golkar, Nasdem, berkarya, PKS, perindo, PAN hanura dan Demokrat,” tuturnya.

Partai politik juga menyerahkan surat pernyataan, yang menyatakan Bacaleg yang diajukan bukanlah mantan terpidana narkoba, kejahatan sexsual terhadap anak dan Korupsi.

“Kalau ada ditemukan akan gagal,” tuturnya.

Kapan masa kampanye berlangsung? Zaki mengatakan KPU memberikan waktu kurang lebih 7 bulan untuk para caleg berkampanye. Selama itu, para Caleg bisa berkampanye melalui media apapun.

“Kampanye itu dimulai dari 23 September hingga 13 April April 2019,” tuturnya. (ska)