ilustrasi

batampos.co.id – Pemerintah tengah mempertimbangkan untuk memberikan subsidi penyambungan listrik bagi rumah tangga tidak mampu. Rencananya, wacana tersebut diusulkan Kementerian ESDM dalam RAPBN tahun depan.

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Andy N. Sommeng menyatakan, saat ini subsidi listrik rumah tangga tidak mampu hanya diberikan bila ada selisih penggunaan antara biaya pokok penyediaan PLN dan harga yang ditetapkan pemerintah.

’’Melistriki rumah tangga itu tidak disubsidi, jadi dibebankan kepada masyarakat,’’ terangnya akhir pekan lalu.

Total pelanggan rumah tangga yang disubsidi pemerintah adalah 28 juta yang terdiri atas pelanggan listrik 450 volt ampere (VA) dan sebagian 900 VA. Jika program itu terealisasi, anggaran subsidi listrik bakal membengkak mesti tidak signifikan.

’’Biaya penyambungan cuma Rp 400 ribu. Biaya instalasi, mulai kabel, titik-titik, sakelar, hingga meteran, total Rp 2 jutaan,’’ ujarnya.

Ilustrasinya, dalam setahun rata-rata ada penambahan sekitar 1 juta sambungan rumah tangga miskin. Jadi, diperlukan biaya Rp 400 miliar hingga Rp 2 triliun tambahan subsidi listrik per tahun. Angka tersebut relatif kecil jika dibandingkan dengan proyeksi realisasi subsidi listrik tahun ini yang mencapai Rp 59,99 triliun. Dalam RAPBN 2019, Kementerian ESDM menganggarkan dana subsidi listrik Rp 53,9 triliun sampai Rp 58,9 triliun.

Selain pemerintah, BUMN sebenarnya turut membantu melistriki masyarakat kurang mampu melalui program CSR (corporate social responsibility). Pada Juni lalu, PT Pertamina memberikan bantuan penyambungan listrik gratis bagi 40 KK di Tasikmalaya. ’’Ada sekian ribu rumah tangga yang belum terlistriki karena dia levering. Levering itu sudah ada listrik, cuma dia tidak pakai meteran. Menyalur saja pakai tetangga punya tuh,’’ jelasnya.

Sementara itu, ekonom BCA David Sumual menuturkan bahwa pemerintah perlu berhati-hati menata anggaran. Sebab, asumsi harga minyak dunia dari APBN 2018 sebesar USD 48 per barel ternyata telah naik dan mencapai harga USD 70. Sebelumnya, pemerintah juga cukup konservatif dalam menargetkan defisit anggaran.

’’Tren defisit anggaran saat ini sudah bagus, 2018 hanya 2,2 persen, bahkan bisa 2,1 persen,’’ katanya.

Pemerintah perlu memanfaatkan kenaikan harga komoditas dan minyak yang trennya mulai terasa tahun ini. Penerimaan dalam bentuk pajak dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) harus terdongkrak jika pemerintah ingin menambah subsidi pada tahun depan.

’’Subsidi energi akan secara tidak langsung meningkatkan daya beli masyarakat. Tapi, kita perlu hati-hati karena cost yang dikeluarkan untuk peningkatan daya beli juga bakal membesar,’’ tuturnya. (vir/rin/c14/oki)