batampos.co.id – Peta koalisi Pemilihan Presiden 2019 makin jelas. Tanding ulang Joko Widodo versus Prabowo Subianto bakal terulang. Gambaran ini kian terang setelah Partai Demokrat yang semula berniat membentuk poros ketiga di luar kubu Jokowi dan Prabowo, kini kian kuat bergabung ke koalisi Prabowo, yang selain diisi Gerindra juga ada PKS dan PAN.
Keseriusan Demokrat masuk koalisi Prabowo akan dibuktikan dengan pertemuan antara Prabowo dengan Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, hari ini, Selasa (24/7), di Jakarta. Kemarin, para petinggi kedua partai memulainya dengan melakukan rapat prakondisi sebelum resmi berkoalisi, Senin (23/7).
Sekjen DPP Partai Demokrat Hinca Panjaitan mengatakan, pertemuan kedua partai dilakukan oleh para pejabat partai tingkat II atau level menteri jika diibaratkan dalam pemerintahan.
“Ini pembicaraan serius. Jadi, tidak ujug-ujug bertemu,” terang dia saat ditemui di gedung DPR, kemarin.
Dibutuhkan pertemuan awal, sehingga jelas apa yang akan dibicarakan. Semua pembicaraan akan terarah. Hasil pembicaraan akan disampaikan kepada ketua umum partai. Terkait dengan apa yang diputuskan, Hinca mengatakan, dia belum bisa menyampaikan. “Tunggu besok (hari ini). Itu domain majelis tinggi,” terang dia.
Ia juga masih enggan menyebutkan tawaran apa yang akan disampaikan kepada Partai Gerindra. Begitu juga terkait nama Ketua Kogasma Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang digadang-gadang sebagai calon wakil presiden (Cawapres).
Hinca mengatakan, pengambilan keputusan di internal partainya sangat demokratis. Dua minggu lalu, Majelis Tinggi Partai Demokrat sudah meminta kepada Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat se-Indonesia untuk mengadakan rapat koordinasi daerah untuk menjaring aspirasi dari bawah.
Ada tiga opsi yang ditanyakan kepada daerah, yaitu apakah mendukung dan bergabung dengan Joko Widodo, mendukung dan bersama Prabowo, dan ketiga membuat poros baru. Hasil penjaringan dari bawah disampaikan kepada majelis tinggi.
Jadi, ucap dia, partainya tidak serta merta mengambil keputusan tanpa melibatkan daerah. Suara dari bawah itu yang akan menjadi bahan pertimbangan majelis tinggi dalam mengambil keputusan strategis. Selanjutnya, ungkap dia, apa pun yang diputuskan majelis tinggi harus dipatuhi semua kader.
Terkait dengan adanya DPD yang mendukung Jokowi, Hinca mengatakan, hal itu tidak menjadi masalah, karena setiap DPD mempunyai hak untuk menyuarakan pendapat. Namun, mereka harus tunduk ketika majelis tinggi memutuskan. Apakah mendukung Jokowi, Prabowo, atau membentuk poros baru.
Anggota DPR itu mengatakan, partainya menjalin komunikasi dengan kubu Prabowo dan Jokowi. Komunikasi dengan Prabowo sudah terjalin sejak setahun lalu.
“Kami awali dengan diplomasi nasi goreng,” tutur dia. Sekarang koalisi dua partai itu semakin dimatangkan.
Terpisah, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Edhy Prabowo menyatakan komunikasi Prabowo dengan Partai Demokrat hanyalah satu proses. Prabowo sebagai pemegang mandat capres juga melakukan komunikasi dengan semua pimpinan partai.
”Kesimpulannya nanti seperti apa, kita tunggu saja,” kata Edhy di ruang Fraksi Partai Gerindra DPR.
Edhy menepis anggapan bahwa komunikasi Partai Gerindra dengan Demokrat adalah upaya untuk meninggalkan PKS. Edhy menegaskan bahwa Partai Gerindra memegang komitmen terhadap koalisi mereka dengan PKS maupun PAN. ”Gerindra bukan partai yang suka meninggalkan sahabat. Gerindra tidak pernah meninggalkan teman kala bertempur,” kata Edhy.
Pada bagian lain, PKS kemarin menyampaikan rekomendasi hasil Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) yang digelar di Bogor pada akhir pekan lalu. Sekjen PKS Mustafa Kamal menyatakan, ada aspirasi dari DPW PKS agar koalisi pilpres yang didukung PKS bisa menetapkan pasangan capres dan cawapres lebih awal.
”Kami ingin agar pengumuman capres dan cawapres lebih dini, bukan pada last minute,” kata Mustafa.
Menurut Mustafa, pengumuman lebih awal itu sebagai bukti kesiapan kader PKS untuk menyukseskan kader yang diusung. Dengan begitu, ada waktu yang cukup bagi para kader menyampaikan pasangan capres dan cawapres itu kepada publik. Tentunya, PKS berharap pasangan capres dan cawapres itu melibatkan salah satu kader partainya.
”Koalisi pilpres 2019 dibangun dengan mitra koalisi yang bisa menjamin kader PKS bisa menjadi capres maupun cawapres,” kata Mustafa.
Mustafa juga masih menaruh kepercayaan kepada Prabowo dan Partai Gerindra, untuk memilih salah satu kader PKS menjadi pasangan dalam pilpres. Mustafa memahami bahwa Partai Gerindra tengah melakukan komunikasi dengan Partai Demokrat. Namun, PKS optimis komunikasi itu tidak menghalangi komitmen koalisi yang dijalin selama ini.
”Kami juga terus bangun (komunikasi) seluruh parpol, tapi khusus dengan Gerindra atau Prabowo, itu bukan hanya sekutu, tapi segajah. Tren ini akan memuncak mendekati pilpres nanti,” ujarnya.
Di Istana Bogor, tadi malam, kubu Jokowi menggelar pertemuan membahas nama cawapres pendamping. Pertemuan tersebut berlangsung secara tertutup.
Para ketua umum parpol yang hadir adalah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Hanura Oesman Sapta Odang, Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, dan Ketua Umum PPP Romahurmuziy.
Hingga pukul 23.00 tadi malam, belum diketahui apa saja yang dibahas dalam pertemuan itu.
Sebelum pertemuan, Ketua Umum PPP Romahurmuziy mengatakan rencana pertemuan ini.
“Adapun soal agenda, tentu akan disampaikan nanti setelah pertemuan. Yang pasti, malam ini acaranya adalah makan malam dengan menu rendang koalisi,” ucap Rommy. (lum/bay/JPG)