batampos.co.id – Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kepri, Doli Boniara mengatakan pihaknya terus berupaya untuk menekan angka kemiskinan di Provinsi Kepri. Salah satunya adalah dengan memperkuat Program Keluarga Harapan (PKH) di Kepri.
”Berdasarkan Basis Data Terpadu (BDT) Dinsos Kepri pada bulan Mei 2018 lalu, 107.223 Rumah Tangga (RT) yang masuk dalam kelompok miskin,” ujar Doli usai rapat koordinasi PKH di Hotel Comforta, Tanjungpinang, Selasa (24/7)
Dijelaskannya, jumlah tersebut menyebar di tujuh kabupaten/kota yang ada di Provinsi Kepri (lihat tabel,red). Disebutkannya juga, jika acuannya adalah Anggota Rumah Tangga (ART), maka di Provinsi Kepri terdapat 393.938 warga Kepri yang dinyatakan masuk dalam kelompok miskin.
”Data ini, adalah gambaran secara mikro tentang kemiskinan yang ada di Provinsi Kepri. Di antaranya ada yang mendapatkan program PKH,” papar Doli.
Mantan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kepri itu menegaskan, yang menjadi sasaran penerapan PKH adalah untuk kategori sangat miskin dan miskin. Sedangkan kelompok hampir miskin dan rentan miskin tidak masuk dalam penerima manfaat PKH.
”Di dalam BDT yang sudah kami sajikan, semuanya sudah mencakup empat kelompok miskin tersebut,” tegas Doli.
Pria yang pernah duduk sebagai Kepala Biro Pemerintahan Pemprov Kepri tersebut juga mengatakan, Pemprov Kepri mendapatkan jatah penerima PKH dari Kementerian Sosial di Tahun Anggaran (TA) 2018 ini adalah sebanyak 60 ribu di tujuh kabupaten/kota di Kepri.
Adapun, realiasi tahap pertama adalah sebesar Rp 20,6 miliar bagi 41.261 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). ”Sedangkan di tahap II yang akan dicairkan dalam waktu dekat ini adalah sebanyak Rp 20,5 miliar untuk 41.111 KPM di Kepri,” jelas Doli.
Dipaparkannya, jika melihat jumlah tersebut masih ada sekitar slot 19 ribu PKH yang belum digunakan. Tetapi proses KPM yang mendapatkan berdasarkan hasil verifikasi 213 Tenaga Pendamping PKH di setiap Kabupaten/Kota. Artinya pemberian bantuan tersebut tidak bisa sembarang. Karena kembali kepada sasaran, yakni sangat miskin dan miskin.
”Secara nasional progres PKH di Provinsi Kepri menjanjikan. Tingkat kemiskian di Provinsi Kepri dipengaruhi berbagai faktor. Baik lapangan pekerjaan maupun perpindahan penduduk. Batam menjadi daerah penyumbang terbesar penduduk miskin,” tutup Doli.
Sementara itu, Kasubdit PKH Kemensos, Sudarsono mengatakan target pelaksaan PKH di 2018 ini adalah sebanyak 10 juta KPM. Menurutnya, saat ini Kemensos tengah berjuang untuk menambah besaran bantuan PKH pada TA 2019 mendatang. Ia berharap terobosan tersebut bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
”Penerapan PKH dari tahun ketahun terus kita evaluasi. Salah satu masukan strategis adalah dengan menambah besaran bantuan PKH pada tahun 2019 mendatang,” ujar Sudarsono.
Sebelumnya, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kepri Zulkifli mengatakan jumlah penduduk miskin di Provinsi Kepulauan Riau meningkat tahun ini. Berdasarkan data termutakhir, pada bulan Maret 2018 jumlah penduduk miskin mencapai 131.676 orang atau 6,20 persen dari jumlah penduduk Kepri. Jumlah ini bertambah sebesar 3.250 orang dibandingkan dengan kondisi pada September 2017 yang jumlahnya 128.426 orang atau 6,13 persen dari jumlah penduduk Kepri.
Sumber utama yang dipakai untuk menghitung tingkat kemiskinan adalah data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilaksanakan Maret 2018. Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.
Dengan pendekatan ini pula, dapat dihitung Headcount Index, yaitu persentase penduduk miskin yang berada di bawah garis kemiskinan. Garis Kemiskinan merupakan representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum dan makanan yang setara dengan 2.100 kilokalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan.
“Pengukuran jumlah warga miskin ini berdasarkan pengeluaran masyarakat per kapita per bulan. Berapa (biaya) yang dikeluarkan per orang setiap bulannya,” ujar Zulkifli kepada Batam Pos, Jumat (20/7) lalu. (jpg)