batampos.co.id – Usai ditolak Pemerintah Kota (Pemko) Batam, Rancangan Peraturan Daerah (ranperda) Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PK-5) Kota Batam dikembalikan ke Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) untuk dilakukan harmonisasi dengan Pemerintah Kota (Pemko) Batam.

”Saat ini berada di Bapemperda DPRD Kota Batam untuk dilakukan harmonisasi. Batas waktunya satu bulan,” kata Aman, anggota Pansus Ranperda Penataan dan Pemberdayaan PK-5, Selasa (24/7).

Diakuinya, selama tahapan harmonisasi, Pemko Batam harus memiliki dasar hukum yang kuat menolak Ranperda PK-5 ini. Jika dirasa masuk akal dan tidak menyalahi aturan dan undang-undang, ranperda PK-5 bisa ditangguhkan. Namun, bila tak ada alasan kuat, maka wajib masuk ke tahapan selanjutnya.

”Tahapan selanjutnya adalah evaluasi Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri) dan Gubernur untuk ditetapkan menjadi perda,” kata Aman.

Alasan wali kota enggan menyetujui usulan tersebut karena saat ini pemerintah daerah sedang fokus melakukan pembangunan infrastruktur dan isi ranperda sudah diakomodir dalam Perda tentang penataan pasar. Aman menganggap alasan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum kuat. Sebab, penataan pasar berbeda dengan PK-5.

”Di perda inilah kita atur bagaimana pemerintah bisa menyentuh PK-5, yang selama ini tak ada di perda pasar,” tuturnya.

Berbeda jika Pemko Batam beralasan belum memiliki Perda Tata Ruang Wilayah (RTRW), itu bisa dijadikan bahan pertimbangan. Hal ini mengingat relokasi PK-5 membutuhkan perda RTRW. ”Sebelum jadi ranperda inikan diusulkan dan dibahas Pemko dan DPRD. Kenapa setelah diparipurnakan, Pemko menolak,” sesal Aman.

Ia menambahkan, jika Pemko Batam tetap bersikukuh menolak, tentu ada konsekuensi dan masalah hukum. Bagaimana pertanggungjawaban anggaran ratusan juta yang habis selama penyusunan dan pembahasan ranperda tersebut. Hal ini berpotensi menjadi temuan hukum bagi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) nantinya.

”Saya tak tahu persis berapa angkanya. Bisa tanya Sekwan (Sekretaris Dewan), tapi yang jelas ratusan juta terbuang sia-sia,” tambah Aman.

Anggaran ini diperuntukkan untuk biaya kunjungan kerja ke daerah yang sudah memiliki perda PK-5 dan biaya konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri. ”Yang jelas kami sudah melakukan pembahasan sesuai mekanisme dan alhamdulilah seluruh anggota DPRD sepakat dengan perda PK5 ini,” jelasnya.(rng)