Jumat, 30 Januari 2026

Tak Ada Lagi Jelaga di Serambi Singapura

Berita Terkait

WARGA Pulau Pemping memuat gas LPG ukuran 3 kilogram ke dalam perahunya di Pelabuhan Belakangpadang, Batam, Sabtu (21/07/2018) lalu. F Suparman-Batam Pos

Sejak digulirkan pada 2007 lalu, program konversi minyak tanah ke gas LPG 3 Kilogram (Kg) terus berlanjut. Tak terkecuali di wilayah Batam, Kepulauan Riau. Bukan hanya di pulau utama, distribusi gas melon ini telah merambah hingga pulau-pulau terpencil yang berada di garis terdepan NKRI.

Setelah hampir dua jam mengarungi laut dan dua kali berganti perahu kayu, akhirnya sampai juga perjalanan ke Pulau Pemping, Kecamatan Belakangpadang, Kota Batam, Sabtu (21/07/2018) siang.

Cuaca yang sedikit mendung membuat perjalanan yang cukup jauh itu terasa dekat. Apalagi di sepanjang perjalanan tersaji pemandangan yang menyegarkan mata.

Di sisi kiri haluan perahu, banyak dijumpai pulau-pulau kecil. Baik yang berpenghuni maupun yang kosong. Ada pula deretan hutan bakau yang rimbun. Tak hanya itu, perahu kayu itu juga kerap melintas di dekat nelayan tradisional yang sedang beraktivitas. Pemandangan yang sudah mulai jarang terlihat di pesisir Kota Batam.

Sementara di sisi kanan perahu atau di sebelah utara, pemandangan yang kontras tak kalah menarik. Gedung-gedung pencakar langit di Negeri Singa, Singapura, terlihat begitu dekat.

Meski cuaca siang itu sedikit mendung, namun udara tetap terasa gerah saat kaki menapak di Pulau Pemping. Hal ini membuat suasana di pulau yang menjadi salah satu pulau terluar Indonesia itu terlihat sepi. Sebagian besar warganya memilih mendinginkan badan di depan kipas angin, di dalam rumah masing-masing. Atau bersantai di teras rumah yang umumnya masih berupa rumah panggung berbahan kayu.

Sementara di ujung pelantar Pangkalan Pelam, Pulau Pemping, terlihat ada kesibukan kecil. Sumarni, 45, sedang menyiapkan nasi ayam penyet pesanan pelanggan di warungnya. Ini merupakan satu-satunya warung nasi yang ada di kawasan permukiman warga Pulau Pemping.

“Hari ini cuma ada ayam. Tahu dan tempe tak masuk. Sotong pun tak ada,” kata Sumarni sambil menyajikan nasi ayam penyet di atas meja.

Sumarni kemudian bercerita tentang usaha warung nasinya itu. Mulai dari pasang surutnya pembeli, hingga sulitnya mendapatkan bahan-bahan sembako untuk warung yang dikenal dengan Kedai Pak RW itu.

Wanita asli Pulau Pemping ini juga menceritakan bagaimana ia merintis usaha warung nasi itu. Juga soal transformasi bahan bakar untuk memasak di warung. Mulai dari kayu bakar, kompor berbahan bakar minyak tanah, hingga kini menjadi gas LPG bersubsidi ukuran 3 kilogram dari Pertamina.

“Yang jelas enak pakai gas (LPG). Lebih praktis. Tinggal ceklek, api langsung menyala,” kaya Sumarni.

Dengan gas LPG pula, lanjut Sumarni, memasak juga lebih cepat. Tak hanya itu, dapurnya juga jadi lebih bersih. Berbeda saat ia masih menggunakan kompor minyak tanah, selain aroma minyak kerap mengontaminasi makanan, dapur Sumarni juga terkesan cepat kotor.

“Apalagi di atap dapurnya. Banyak jelaga,” ujar Sumarni dengan logat Melayu khas pulau yang kental.

Cerita yang sama disampaikan Mak Atai. Sebelum ada LPG 3 kilogram, warga Pulau Pemping memasak dengan kompor minyak tanah. Bahkan banyak pula yang memasak dengan kayu bakar. Itulah sebabnya, banyak dapur warga yang terpisah cukup jauh dari rumah utama.

Hal ini untuk menghindari terjadinya kebakaran. Sebab sebagian besar rumah warga Pulau Pemping masih berbahan kayu. Sehingga jika memasak dengan kayu bakar, dikhawatirkan api akan memicu terjadinya kebakaran.
“Dulu, kalau pagi semua rumah seperti berasap semua. Rasanya kita malu karena di seberang itu sudah negara tetangga. Kami ini macam tinggal di serambinya Singapura,” kata Mak Atai.

Kehadiran LPG 3 kilogram dari Pertamina ini, kata Mak Atai, selain memudahkan aktivitas warga juga banyak berperan dalam pelestarian lingkungan. Sebab, dengan sendirinya warga tak lagi menebang kayu hutan untuk dijadikan kayu bakar.
Tak hanya kayu hutan, rerimbunan hutan bakau yang banyak memagari pantai Pulau Pemping juga kerap jadi sasaran warga. Dulu, sebelum mereka beralih ke bahan bakar LPG 3 kilogram Pertamina.

“Kalau tak ada gas Pertamina ini, mungkin pokok (pohon, red) bakau itu tak bisa sampai sebesar itu. Sudah ditebang untuk kayu bakar,” kata Mak Atai sambil menunjuk ke arah rerimbunan bakau yang berjajar di sisi pelantar Pangkalan Pelam, Pulau Pemping.

Hanya saja, Mak Atai mengakui sesekali terjadi keterlambatan pasokan LPG 3 kilogram ke Pemping. Tapi ia maklum. Sebab meski masih masuk wilayah administrasi Kecamatan Belakangpadang, Kota Batam, Pulau Pemping justru lebih dekat dengan Singapura.

Karena dekatnya itu, pulau yang dihuni 270 keluarga itu dijadikan titik serah terakhir ekspor gas dari Indonesia ke Singapura.

Bahkan sampai kini, kedekatan jarak Pemping-Singapura itu masih belum bisa sepenuhnya disembunyikan. Sebab warga di sana masih lebih mudah mendapatkan siaran radio Singapura ketimbang radio lokal. Atau, ada kalanya sinyal telepon seluler dari Singapura, SingTel, lebih dominan dibandingkan sinyal operator seluler dalam negeri. Meski begitu, Mak Atai berharap ke depannya pemerintah lebih banyak memperhatikan warganya di wilayah perbatasan. Seperti Pemping. Termasuk dalam hal pasokan energi.

Mak Atai berharap, pasokan gas LPG 3 kilogram ke Pemping semakin lancar. Bahkan ia meminta warga di wilayah pulau justru diprioritaskan mendapatkan gas bersubsidi itu dari warga di wilayah perkotaan di Pulau Batam.

“Kalau yang di kota punya banyak pilihan. Kami ini harusnya yang diutamakan dapat subsidi,” pintanya.

Program konversi minyak tanah ke LPG 3 Kg di Batam memang sudah berjalan sejak 2009 lalu. Namun warga Pemping baru bisa menikmati gas bersubsidi itu 2011.

Sales Executive Domestic Gas Pertamina Marketing Branch Kepri Andri Setyawan membenarkan hal ini. Program konversi minyak tanah ke gas LPG di Batam berjalan sejak 2009 dan dinyatakan selesai pada 2011 lalu. Artinya, seluruh wilayah Batam saat ini sudah mendapatkan pasokan LPG 3 kilogram. Termasuk wilayah pulau terluar seperti Pulau Pemping.

Andri mengatakan, distribusi gas LPG ukuran 3 kilogram memang untuk masyarakat miskin. Ini karena memang gas tersebut merupakan gas bersubsidi yang seharusnya hanya dinikmati masyarakat kurang mampu.

Pemerintah dan Pertamina, kata Andri, terus menggodok formulasi penyaluran gas LPG 3 kilogram supaya tepat sasaran.
Selain warga miskin, masyarakat di wilayah kepulauan dan perbatasan juga menjadi prioritas distribusi gas bersubsidi itu. Dalam hal ini Pertamina bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk kelancaran penyaluran LPG di wilayah kepulauan.
Sebagai contoh untuk Pulau Pemping, Batam, serta pulau-pulau lain di sekitarnya.

Tak hanya LPG bersubsidi, kata Andri, pihaknya bersama pemerintah juga memperkuat distribusi LPG Non PSO atau non subsidi ke sejumlah wilayah perbatasan di Kepri. Misalnya wilayah Natuna dan Anambas.

Sehingga saat ini warga di daerah paling utara Indonesia itu juga sudah bisa menikmati gas LPG dari Pertamina. Baik yang bersubsidi ukuran 3 Kg maupun gas non subsidi. Selama ini, warga di Natuna dan Anambas menggunakan gas LPG dari Malaysia.

“Saat ini suplai LPG Non PSO kerja sama dengan pemerintah pusat menggunakan tol laut dari Jakarta. Selain itu Agen LPG yang ada saat ini merupakan agen ex minyak tanah, sehingga sudah memiliki jaringan dan berpengalaman untuk distribusi LPG ke pulau-pulau,” kata Andri, Rabu (25/07/2018).

Andri menjelaskan, untuk wilayah Kepri saat in baru Batam, Bintan, dan Tanjungpinang yang sudah masuk wilayah konversi minyak tanah ke gas LPG. Sehingga distribusi LPG bersubsidi di Kepri fokus di tiga daerah tersebut.

Ditanya soal kuota, Andri menyebut sesuai dengan kuota yang ditetapkan Dirjen Migas dalam APBN 2018, Kepri mendapat kuota LPG subsidi sebesar 45.117 metric ton (MT) atau sekitar 15 juta tabung LPG ukuran 3 Kg, sedangkan untuk Batam sebesar 32.756 MT atau sekitar 10,9 juta tabung LPG ukuran 3 Kg.

Hingga bulan Juni 2018, distribusi LPG bersubsidi untuk wilayah Kepri sudah terealisasi sebesar 22.461 MT. Sedangkan untuk Batam sudah tercapai 16.606 MT.

“Realisasi masing-masing sama, baik Kepri maupun Batam sebesar 51 persen dari kuota pemerintah untuk tahun 2018,” kata Andri.

Andri menambahkan, pihaknya akan terus meningkatkan distribusi gas LPG, baik yang bersubsidi maupun non subsidi di wilayah Kepri. Termasuk jika kemudian ada penambahan kuota LPG bersubsidi untuk wilayah lain di Kepri selain Batam, Bintan, dan Tanjungpinang. Disamping itu, Pertamina juga mengupayakan distribusi LPG bersubsidi tepat sasaran.

“Prinsipnya kami berkomitmen menjalankan distribusi energi secara merata sesuai penugasan pemerintah,” kata Andri.

Lurah Pemping, Tauran, mengatakan saat ini memang masih ada warganya yang belum menggunakan gas LPG subsidi untuk kebutuhan rumah tangga. Namun jumlahnya sangat kecil. Sebagian besar warga Pemping sudah beralih dari bahan bakar minyak tanah dan kayu bakar ke gas LPG.

“Bukan tidak ada gas. Tapi biasanya mereka masih ingin menggunakan kayu,” kata dia, Senin (29/7) lalu.

Namun begitu, Tauran yakin ke depannya seluruh warga Pemping akan beralih ke gas LPG. Sebab jika melihat jumlah permintaan yang ada, saat ini angkanya terus naik dari waktu ke waktu.

“Artinya semakin banyak warga yang beralih ke gas LPG ini,” kata dia.

Sementara Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral (Disperindag dan ESDM) Kota Batam Zarefriadi mengatakan, program konversi minyak tanah ke LPG 3 kilogram di Pulau Batam sudah selesai pada 2011 lalu. Namun sampai saat ini pasokan LPG 3 kilogram ke Batam terus meningkat seiring bertambahnya kebutuhan masyarakat.
Selain di mainlad (pulau utama), distribusi LPG 3 kilogram Pertamina juga menyentuh masyarakat di pulau-pulau pesisir (hinterland), seperti Pulau Pemping yang merupakan salah satu pulau terluar Indonesia di wilayah Batam.

“Dengan wewenang pengawasan yang ada, kami mendorong agar distribusi LPG bersubsidi dari Pertamina ini menyeluruh ke semua masyarakat Batam yang berhak,” kata Zaref.

Selain mendorong perluasan dan pemerataan distribusi, kata Zaref, pemerintah daerah juga mendukung langkah pemerintah pusat dan Pertamina dalam penyaluran LPG subsidi agar tepat sasaran. Sebab LPG subsidi ukuran 3 kilogram sebenarnya hanya diperuntukkan bagi masyarakat miskin.

“Kami dukung skema apapun dari Pertamina dan pemerintah pusat agar distribusi LPG bersubsidi ini tepat sasaran,” katanya. (suparman)

 

Update