Kadisperindag Kota Batam, Zarefriadi mengetes timbangan yang dipasang di Pasar Aviari, Rabu (9/5). Timbangan ini untuk alat ukur ulang bagi pembeli di pasar ini. F Dalil Harahap/Batam Pos

batampos.co.id – Pelaku usaha di pasar wajib melakukan tera dan menera ulang timbangan secara berkala. Ini dilakukan untuk menghindari terjadinya kecurangan yang mengakibatkan kerugian bagi masyarakat.

Kementerian Perdagangan melalui Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (Ditjen PKTN) akan memberikan sanksi tegas kepada pelaku usaha yang alat timbangannya tidak sesuai standard an melakukan uji tipe.

Hal ini ditegaskan oleh Direktur Jenderal PKTN Veri Anggrijono dalam acara Pertemuan Teknis Kemetrologian Inovasi Pelayanan Kemetrologian untuk Mewujudkan Pelayanan Prima di Hotel Swis Bel, Kamis (26/7).

Ia mengatakan akurasi dan takaran timbangan harus seimbang agar konsumen tidak dirugikan. Sebagai contoh salah satu pelaku usaha di wilayah Sumatera telah diberikan sanksi administratif lantaran melakukan kecurangan yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen.

“Ancaman sanksinya mulai dari sanksi administratif, pembekuan izin usahanya. Jika masih belum melakukan perbaikan maka izinnya akan kita cabut dan bisa kena pidana sesuai UU Kemetrologian,” sebut Veri.

Veri juga menyampaikan, dalam penyelenggaraan kegiatan metrologi legal, Direktorat Metrologi sebagai pemerintah pusat tidak dapat bekerja sendiri, tapi membutuhkan peranan pemerintah daerah. Meski pengawasan sudah berada ditangan provinsi, namun dengan keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dan jauhnya jarak antara kabupaten/kota dengan provinsi maka daerah tetap bisa membantu melakukan pengawasan.

“Melalui pertemuan ini diharapkan dapat terjalin kerja sama antar penyelenggara metrologi legal, baik di pusat maupun daerah,” imbuhnya

Untuk mewujudkan tertib ukur dan memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam hal kebenaran hasil pengukuran maka diperlukan keharmonisan penyelenggaraan kegiatan metrologi legal antara pemerintah pusat dan daerah.

Veri menyampaikan penyelenggaraan kegiatan metrologi legal harus berorientasi kepada masyarakat. Salah satunya dengan menitikberatkan pelayanan UTTP yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, misalnya pompa ukur bahan bakar minyak, timbangan yang digunakan pedagang di pasar rakyat atau ritel modern, serta meteran air dan listrik.

“Masyarakat menghendaki adanya jaminan dan kepastian hukum terhadap proses transaksi perdagangan yang menggunakan alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP). Jaminan ini sebagai dasar penetapan kuantitas barang atau tarif yang dikenakan terhadap jasa yang diberikan,”papar Veri.

Wali Kota Batam, Muhammad Rudi mengucapkan terimakasih kepada Kementrian Perdaganganan yang telah menunjuk Batam sebagai tuan rumah pertemuan Teknis Kemetrologian Inovasi Pelayanan Kemetrologian untuk Mewujudkan Pelayanan Prima. Rudi mengungkapkan Kota Batam saat ini dalam tahap pembangunan infrastruktur jalan utama. Ini dilakukan untuk menjadikan Batam sebagai tujuan pariwisata bagi wisatawan mancanegara.

“Mudah-mudahan tahun 2023 seluruh infrastruktur jalan utama selesai dibangun sehingga jalan di Kota Batam menjadi jalan terbagus untuk daerah tingkat dua. Batam tidak punya sumber pemasukan selain dari pajak dan retribusi. Adapun industry tidak langsung ke Pemko, sistemnya bagi hasil. Sebagai Walikota, saya akan hidupkan wisata Kota Batam,” jelasnya. (iza)