Seorang warga membantu membersihkan rumah Syamsuri yang terendam air bercampur lumpur akibat banjir di Perumahan Tiban Koperasi, Rabu (25/7). F Cecep Mulyana/Batam Pos

batampos.co.id – Pemerintah Kota (Pemko) Batam mengklaim terus melakukan upaya mengatasi banjir di Kota Batam. Namun demikian, seiring pembangunan, satu sisi titik banjir tertangani muncul lagi titik lain.

Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBM SDA) Kota Batam Yumasnur mencontohkan banjir yang terjadi di Tiban Koperasi Sekupang beberapa waktu lalu. Sebelumnya lokasi ini tidak banjir, namun karean aktivitas pembangunan berdampak pada tertutupnya resapan air sehingga menyebabkan banjir.

“Masyarakat mengatakan ini (tertutupnya resapan air). Maka kami imbau dalam melaksanakan pembangunan, perhatikan juga dampak lingkungan,” kata dia.

Ia meyakini, jika semua komponen dapat memahami tupoksi masing-masing, keseimbangan akan terjadi. Selain ini, Pemko Batam terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mengatasi titik banjir di Batam.

“Sekarang ada beberapa proyek kementrian terkait penanganan banjir di Batam yang masuk lelang. Seperti Simpang Kabil, Tiban Ayu dan Pasar melayu, ada juga yang lain tapi saya lupa. Mudah-mudahan Agustus ini mulai dikerjakan,” papar dia.

Sementara itu, terkait aktivitas pembangunan oleh PT Glory yang mengakibatkan kolam retensi tertutup. Sudah mendapat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) Batam, namun demikian belum ada proses pembangunan, sementara kini yang terjadi adalah cut and fill yang izinnya di BP Batam.

Setiap kegiatan cut and fill yang berizin, sejatinya memberi sumbangsih bagi keuangan daerah dalam bentuk pajak galian C. Namun Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kota Batam Raja Azmansyah mengatakan, masih akan mengecek apakah kegiatan PT Glory Point sudah masuk atau tidak.

“Setiap izin cut and fill kami kejar pajaknya, sepanjang ada izin. Saya belum tahu Glory itu masuk atau belum,” kata dia.

Namun ia enggan mengaitkan, persoalan banjir dengan pajak galian c yang dipungut pemerintah daerah. Ia mengatakan tidak ada korelasi antara keduanya.

“Banjir terjadi karena mekanisme kerja mereka,” pungkasnya. (iza)