batampos.co.id – Penjabat Wali Kota Tanjungpinang, Raja Ariza melontarkan protes terkait penerapan smart card untuk pembayaran pas masuk di Pelabuhan Sri Bintan Pura (SBP) Tanjungpinang. Menurutnya, khusus smart card-nya, mestinya diberikan gratis ke masyarakat. Selanjutnya masyarakat yang mengisi ulang saldonya.
”Kita sangat mendukung tentunya kebijakan nontunai untuk pas masuk di Pelabuham SBP. Tetapi untuk mendapatkan kartunya, masyarakat harus membayar, mestinya gratis,” ujar Raja Ariza saat pembukaan Kick Off Kampanye Gerbang Pembayaran Nasional dan Semarak Nontunai di Pelantaran Gedung Gonggong, Tanjungpinang, Minggu (29/7).
Pada kegiatan yang ditaja Bank Indonesia dan Bank-Bank BUMN tersebut, Raja Ariza membeberkan, pihaknya mendapatkan banyak keluhan. Karena ada masyarakat yang belum paham penggunaan smart card tersebut. Sehingga pada awalnya membeli, tetapi setelah itu dibuang. Konsekuensinya harus beli kembali ketika akan melewati Pelabuhan SBP Tanjungpinang.
”Seharusnya untuk kartu pintar tersebut gratis. Masyarakat cukup dengan membeli saldonya saja. Artinya tidak dibebani dengan biaya kartu,” paparnya.
Ia mencontohkan, setiap orang yang membeli kartu telepon, apakah itu Telkomsel, XL, Indosat ataupun M3, dan kartu dari operator lainnya, selain mendapatkan kartu, juga langsung mendapatkan pulsa. Ditegaskannya, untuk mendapatkan sesuatu yang besar tentu dengan pengorbanan. Artinya tidak melakukan pemaksaan.
”Kita berharap BI bersama Bank-Bank BUMN yang terlibat bisa merespon hal ini. Karena ini untuk kebaikan bersama,” tutup Raja Ariza.
Kepala Perwakilan BI Kepri, Gusti Raizal Eka Putra, mengatakan pihaknya menampung aspirasi tersebut. Namun demikian, saat ini belum bisa menentukan kebijakan yang instan. Dijelaskannya, penerapan elektronik money banyak manfaatnya bagi Provinsi Kepri.
”Ke depan bukan hanya untuk pas masuk pelabuhan saja. Tetapi elektronik money ini bisa digunakan untuk berbagai kepentingan,” ujar Gusti Raizal Eka Putra
Dikatakannya, penggunaan pas pelabuhan secara elektronik di Pelabuhan SBP Tanjungpinang adalah yang pertama di Indonesia. Ia berharap bisa menjadi pilot project bagi daerah lain. Selain untuk peningkatan ekonomi, tentunya untuk mempercepat pelayanan kepada pengguna jasa pelabuhan.
”Semua butuh proses tentunya. Kita berharap ke depan, semua pelabuhan di Kepri akan menggunakan sistem seperti ini nantinya,” tutup Gusti.
Sementara itu, Direksi Umum Pelindo M Hamid Widjaya mengatakan, penerapan nontunai di Pelabuhan SBP Tanjungpinang adalah pertama kali di Indonesia yang didaftarkan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Menurutnya kebijakan ini adalah bentuk efisiensi pelayanan tentunya. ”Setiap hari ada 2.500 orang yang melintas di Pelabuhan Sri Bintan Pura (SBP) Tanjungpinang,” ujarnya.
Pada kesempatan tersebut, Penjabat Walikota, Kepala Perwakilan BI, dan Pelindo melakukan launching smart card di Pelabuhan SBP Tanjungpinang. Khusus pada hari kemarin, Pelindo Tanjungpinang memberikan smart card secara percuma alias gratis kepada masyarakat yang akan berangkat melalui Pelabuhan SBP Tanjungpinanang.
Seperti diketahui, untuk satu kartu elektonik dijual dengan harga sekitar Rp 20 ribu. Harga tersebut belum termasuk saldo untuk biaya masuk pelabuhan. Namun beberapa waktu lalu, ada penumpang membeli kartu dengan isi saldo Rp 10 ribu harus membayar Rp 35 ribu, sehingga dinilai mahal. (jpg)