batampos.co.id – Pembangunan Pasar Induk Jodoh membutuhkan anggaran Rp 231,4 miliar. Selain Rp 200 miliarnya bersumber dari APBN RI Tahun 2019, sekitar Rp 31,4 miliar akan dibebankan dari APBD P 2018 dan APBD murni 2019.
“Permohonan bantuan dana revitalisasi Pasar Induk Jodoh memang sudah diusulkan ke kami (DPRD Batam). Selain APBN, pemko juga minta dari APBD Batam,” kata Sekretaris Komisi II DPRD Batam, Mesrawati Tambubolon, Senin (30/7).
Dala surat yang dikirim ke fraksi DPRD itu menjelaskan, Rp 31,4 miliar ini dibagi tiga yakni Rp 4,45 miliarnya bersumber dari APBD-P 2018, APBD 2019 non fiosik Rp 2,250 miliar dan APBD 2019 fisik sebesar Rp 24,75 miliar.
Terkait surat ini, ketuan Fraksi Demokrat DPRD Batam itu belum bisa memutuskan. Sebab harus ada pembahasan lanjutan Pemko Batam dengan komisi II.
“Tentu harus lewat pembahasan. Kita ingin tahu anggaran Rp 31,4 tersebut diperuntukan untuk apa saja. Termasuk juga melihat realisasi PAD saat ini kalau itu memungkinkan,” terang Mesra.
Pasar Induk Jodoh sendiri merupakan hibah dari kementerian keuangan kepada Pemko Batam. Pasar ini memiliki luas bangunan 8.066 meter persegi dengan luas bangunan sekitar 28.404 meter persegi. Pasar Induk Jodoh diprediksi menampung 484 unit lapak, 162 unit kios, 96 unit crescen, dan 10 unit gudang dengan jumlah keseluruhan 782 unit.
Pasar ini nantinya akan diperuntukan bagi pedagang kaki lima yang ada di Kota Batam. Dimana, 1.239 diantaranya merupakan pedagang dari Pasar Tos 3000, sebanyak 139 pedagang dari pasar induk dan 430 pedagang Jodoh Boulevard.
Sesuai rencana awalnya, pasar ini dibangun lima lantai, dimana lantai satu terdapat 300 kios dan 600 lapak yang diperuntukan bagi pedagang daging, ayam, ikan, sayur, bumbu dan kuliner. Untuk lantai dua diperuntukan untuk 300 kios dan 550 lapak sayur dan buah. Lantai tiga berisi 280 kios sembako, souvenir, kuliner, bank dan toko emas.
Pada lantai empat, pemerintah daerah menyediakan 280 kios pakaian, elektronik dan kuliner serta di lantai paling atas direncanakan dibangun 150 lokasi food court atau makanan cepat saji.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Batam, Sallon Simatupang menyebutkan, pembangunan pasar induk sudah sangat mendesak. Apalagi saat ini proses serah terima hibah sudah dilakukan, sehingga revitalisasi pasar sudah mesti dilakukan.
“Tidak mungkin pemko sudah menyampaikan jika belum ada pembicaraan dari pusat. Artinya sudah ada Rp 200 miliar ini di APBN 2019, dan sisanya harus kita anggarkan dari APBD Batam,” kata Sallon.
Melihat besaran anggaran yang mencapai Rp 200 miliar, ia menilai pembangunan akan dilakukan secara tahun jamak.
“Bisa jadi multiyears, apalagi anggarannya cukup besar,” tutur dia.
Sementara itu anggota Komisi II DPRD Batam Uba Ingan Sigalingging menyebutkan, usulan penambahan anggaran pasar induk sebesar Rp 31,4 miliar oleh pemko tidak perlu persetujuan DPRD.
“Toh praktek selama ini apa yang dikerjakan pemko hanya formalitas saja libatkan DPRD. Jadi setuju tidak setuju program tetap berjalan,” kata Uba. (rng)