batampos.co.id – Angka kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Anambas terus meningkat tiga tahun terakhir ini. Pada 2015, tingkat kemiskinan hanya 4,2 persen. Namun, saat ini sudah mencapai 6,7 persen.

Plt Kepala Balitbangpeda Kabupaten Kepulauan Anambas Adies Saputra pun memperta-nyakan dana penanggulangan dari pemerintah provinsi kepada Wakil Gubernur Kepri Isdianto. Seharusnya masih ada dana penanggulangan kemiskinan dari pemerintah provinsi.

”Dulu selalu ada belasan mi­liar untuk Anambas, tapi sekarang tidak lagi, padahal sampai sekarang masih ada dana tunda salur penanggulangan kemiskinan yang belum ditransfer,” ungkapnya.

Karena belum ditransfer, dana penanggulangan kemis­kinan masih dimasukkan dalam pendapatan daerah sekitar Rp 17 miliar. ”Tahun kemarin kita masukkan dalam pen­da­patan daerah tapi tidak ditransfer, tahun ini kita masukkan lagi,” jelasnya.

Wakil Gubernur Kepri Isdianto akan menindaklanjuti masalah tunda salur dana penanggulangan kemiskinan. Pihaknya akan segera menanyakan kepada instansi terkait. ”Nanti ditanyakan,” ungkapnya.

Menurutnya, sampai saat ini Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan tetap ada tapi masih menunggu surat keputusan (SK) yang sedang disiapkan. ”SK-nya sedang diperbaiki,” ungkapnya.

Menanggapi bertambahnya angka kemiskinan, Isdianto mengaku kurang setuju jika angka kemiskinan terus mening-kat. Pasalnya, jika dilihat dari fisik tidak banyak lagi orang miskin. Dirinya tahu pendataan penduduk miskin itu melalui RT, RW, sehingga jika ada isu mendapatkan bantuan, maka banyak yang pura-pura miskin supaya dapat bantuan.

Data Dinas Sosial Provinsi Kepri angka kemiskinan di Anambas hanya 26 KK. Terdiri dari 1 KK kategori sangat miskin dan 27 KK kategori miskin dari 41.412 jiwa total penduduk. (sya)