batampos.co.id – Kejaksaan Negeri (Kejari) Bintan mengusut proyek pembangunan gedung ruang rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Bintan di Kijang, Kecamatan Bintan Timur yang makrak. Proyek yang menelan anggaran sekitar Rp 12 miliar ini dikerjakan pada 2014-2015.

Iklan

Kepala Kejari Bintan Sigit Prabowo mengatakan saat ini pihak Kejari Bintan tengah mengumpulkan data-data dan menggali keterangan terkait mangkraknya salah satu proyek pembangunan di RSUD Bintan di Kijang tersebut.

”Kasi Intel (Kepala Seksi Intelejen) telah melapor ke saya. Saat ini baru menggali data-data di lapangan,” ujar Sigit usai peresmian Kantor Kejari Bintan di Kilometer 16 Desa Toapaya Selatan, Kecamatan Toapaya, Selasa (31/7) lalu.

Dikatakannya, sebenarnya proyek ini akan dialokasikan melalui APBD Kepri sebesar Rp 20 miliar. Namun, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri belum bisa membantu akhirnya dialokasikan dalam pagu anggaran tahun 2014-2015 APBD Bintan senilai Rp 12 miliar. ”Tapi bukan di Dinas Kesehatan. Di Dinas PU,” katanya.

Disinggung sudah berapa saksi yang diperiksa, Sigit menjawab belum banyak pihak yang telah dimintai keterangan terkait kasus ini. ”Baru satu, baru seminggu yang lalu diperiksa,” katanya.

Informasi yang beredar, satu orang saksi yang diperiksa adalah pihak kontraktor. Namun, apakah kepala dinas terkait juga telah diperiksa? ”Belum, nantilah kita masih mengumpulkan data-data di lapangan untuk menyimpulkan. Karena kita belum bisa me-nyimpulkan (ada tindak pidana atau tidak),” jawabnya.

Sementara itu, Bupati Bintan Apri Sujadi mengatakan belum ada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bintan yang dipanggil pihak Kejari Bintan terkait pembangunan ruang rawat inap RSUD itu. Sebab, sampai saat ini belum ada pejabat atau Kepala OPD di lingkup Pemkab Bintan yang meminta izin ke bupati untuk memberikan keterangan di kejaksaan. ”Belum ada,” jawabnya singkat. (met)