batampos.co.id – Pembangunan infrastruktur yang gencar dibangun pemerintah daerah saat ini, tidak sebanding dengan pengembangan sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Bahkan UMKM yang digadang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, namun kenyatanya masih dipandang sebelah mata.
“Ini yang kita sesalkan, sektor pengembangan UMKM masih sangat minim,” kata Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Batam, Udin P. Sihaloho, Kamis (2/8).
Diakui dia, tahun 2018 pemerintah daerah hanya menganggarkan Rp 1 miliar untuk sektor UMKM. Angka ini berbanding terbalik dengan anggaran infrastruktur yang notabenennya tidak berdampak langsung pada masyarakat. Makanya ia tak heran, Batam jadi penyumbang angka kemiskinan tertinggi di Kepri.
“Rp 1 miliar ini satu tahun lo. UMKM apa yang bisa kembangkan dengan anggaran ini,” sesal Udin.
DPRD sendiri, lanjut dia, sudah berulang kali mengusulkan agar anggaran untuk UMKM ditambah. Usulan ini disampaikan lewat hasil reses dan dilanjutkan di musyawarah rencana pembangunan daerah (Musrenbang). Namun lagi-lagi usulan ini ditunda ditengah jalan dengan alasan devisit anggaran.
“Ini yang kami pertanyakan, untuk jalan anggarannya ada. Tapi UMKM bilang defisit,” sebut Udin.
Ia menambahkan, kondisi ini akan terus berlanjut. Apalagi dengan adanya penolakan Perda PK-5 oleh wali kota dinilai akan mempersulit para pedagang UMKM untuk bersaing. Hal ini bukan tanpa sebab, mengingat penopang UMKM terbesar di Batam masih ditopang oleh pedagang usaha kecil dan menengah.
“Mereka (pedagang UMKM) ciptakan lapangan kerja sendiri. Seharusnya pemko mendorong, karena secara tidak langsung sektor inilah yang paling dominan mengakat daya beli masyarakat,” tuturnya.
Terkait program dinas sosial selaku mitra komisi IV, Udin menilai belum maksimal. Banyak program kegiatan yang tidak memberikan edukasi kepada masyarakat seperti sembako murah dan RTLH.
“Baru dua program ini dan ini juga tak akan mampu meningkatkan daya beli masyarakat,” tegas Udin.
Sebelumnya, Dinas Sosial Kepri mengungkapkan penyumbang terbesar angka kemiskinan berdasarkan kabupaten/kota di Kepri adalah Kota Batam. Salah satu penyebabnya, karena banyaknya pendatang dari berbagai daerah lain di Indonesia yang masuk dan menggantungkan hidup di kota industri ini.
“Selain itu, ketersediaan lapangan pekerjaan yang minim turut memberikan sumbangan angka kemiskinan,” kata Kepala Dinas Sosial Kepri Doli Boniara.
Menurut Doli, bertambah atau tidaknya angka kemiskinan di Provinsi Kepri bisa dipengaruhi berbagai persoalan. Karena itu, pihaknya akan melakukan perbandingan data Badan Pusat Statistik (BPS) dengan Basis Data Terpadu (BDT) yang sudah disiapkan tujuh kabupaten/kota di Kepri. (rng)