batampos.co.id – Pemerintah Kota Tanjungpinang masih punya tanggung jawab untuk mengentaskan kemiskinan di ibu kota Provinsi Kepri itu. Menurut data resmi Badan Pusat Statistik (BPS), pada 2017 terdata ada 19.190 jiwa (9,29 persen) penduduk Tanjungpinang hidup miskin.
Berdasarkan jumlah rumah tangga dan individu menurut status kesejahteraan, diperoleh data terpadu rumah tangga miskin di Kota Tanjungpinang di masing-masing kecamatan, yaitu 2.264 di Kecamatan Bukit Bestari, 3.824 di Kecamatan Tanjungpinang Timur, 1.665 di Kecamatan Tanjungpinang Kota dan 2.443 di Kecamatan Tanjungpinang Barat.
Sekretaris Daerah (Sekda) Pemko Tanjungpinang Riono menegaskan program pengentasan kemiskinan masih menjadi kerja utama dan mendapat perhatian serius. Ia menjelaskan, program pengentasan kemiskinan perlu ditindaklanjuti dengan mengintegrasikan dengan pola penyusunan anggaran yang diusulkan oleh masing-masing OPD dan dengan cara tersebut kemiskinan di Kota Tanjungpinang dapat teratasi secara berkesinambungan.
”Kami tetap optimistis kemiskinan di Kota Tanjungpinang dapat teratasi dengan cara setiap OPD dapat menganggarkan sesuai dengan kebutuhan dan berkesinambungan. Hal ini karena niat kami ingin mengurangi angka kemiskinan,” ujarnya pada rapat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kota Tanjungpinang, akhir pekan kemarin.
Untuk program pengentasan kemiskinan dilihat dari jaminan kesehatan, jumlah peserta yang memperoleh bantuan dari pemerintah daerah sebanyak 17.993 jiwa dari jumlah penduduk Kota Tanjungpinang yang berjumlah 258.487 jiwa.
Sementara untuk program perlindungan sosial diberikan beberapa segmen seperti program bantuan pangan nontunai sebesar Rp 110.000/bulan dengan jumlah penerima 8.450 jiwa, program keluarga harapan yang memperoleh Rp 500.000/bulan sebanyak 5.506 jiwa, program sembako yang dibayarkan perbulannya sebesar Rp 12.000 penerimanya sebanyak 12.000 jiwa dan program Indonesia pintar untuk SD sebanyak 5.895 orang dan SMP sebanyak 3.596 orang.
Riono mengidentifikasi permasalahan yang terjadi dengan angka kemiskinan yang menurun tersebut dinilai relatif menurun kecil atau lambat.
”Pemutakhiran dan verifikasi validasi data BDT (Basis Data Terpadu) sebanyak 10.196 KPM/rumah tangga belum tuntas. Sebaiknya intervensi program OPD belum optimal memenuhi sasaran berbasis BDT dan diharapkan adanya integrasi lintas sektoral terkait program pengentasan kemiskinan,” bebernya.(aya)