batampos.co.id – Direktur Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT), Kementerian Sosial (Kemensos), Harapan Lumban Gaol mengatakan masih ada KAT di Provinsi Kepri yang harus didorong pemerataan kesejahteraan. Kemensos siap bersinergi dengan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk pemberdayaan tersebut.
”Pada tahun 2015 lalu, kami mencatat masih ada 1.000 Kepala Keluarga (KK) yang masuk dalam kategori KAT di Provinsi Kepri,” ujar Harapan Lumban Gaol usai seminar pemetaan KAT di Hotel CK, Tanjungpinang, Senin (6/8).
Dijelaskannya, jumlah tersebut tersebar di lima kabupaten yang ada di Provinsi Kepri. Diakuinya, KAT di Provinsi Kepri memang sempat tenggelam beberapa tahun lalu dari radar Kemensos. Akan tetapi seiring bergantinya Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kepri, komunikasi dan koordinasi kembali dibangun.
Pihaknya juga memberikan apresiasi kepada Dinsos Kepri yang sudah bersinergi dengan Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) Tanjungpinang untuk melakukan kajian khusus tentang KAT di Provinsi Kepri. ”Data yang sudah ada, tentunya akan kami validasi kembali. Karena setiap daerah memiliki kategori KAT yang berbeda,” paparnya.
Ditegaskan Harapan, Kemensos terbuka peluang untuk memberikan support bagi pemerataan sosial untuk KAT di Provinsi Kepri. Baik itu dalam bidang perumahan, pendidikan, maupun pendampingan. Disebutkannya, dari data sebelumnya di Kepri ini masih ada KAT yang masuk dalam kategori terpencil. Karena sulit untuk dijangkau.
”Jika kajian yang dibuat matang, bagi komunitas tertentu bisa mendapatkan bantuan rumah sederhana. Adapun lokasinya adalah sesuai dengan pemetaan pemerintah daerah,” paparnya lagi.
Sementara itu, Kepala Dinsos Kepri, Doli Boniara mengatakan, sesuai dengan arahan Gubernur Kepri, pihaknya langsung bergerak cepat dengan membangun koordinasi dan komunikasi dengan Kemensos.
Disebutkan Doli, dari kajian independen UMRAH Tanjungpinang, di lima kabupaten/kota di Kepri ini masih memiliki KAT. ”Karena keterbatasan anggaran, baru beberapa daerah yang penelitiannya bisa dilakukan. Yakni di Belat Karimun, dan Suku Laut yang berada di Linau, Tangjungkelit, Lingga,” ujar Doli.
Mantan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kepri tersebut menegaskan, setelah seminar pemetaan ini, pembahasan lanjutan akan dilakukan ditingkat Nasional. Menurut Doli, Kepri adalah daerah yang memiliki sekitar 2.408 pulau. Tentu sangat mungkin, masih banyak komunitas adat yang belum terjangkau.
”Kami berusaha untuk melakukan pemerataan sosial. Baik itu dalam bidang pendidikan, kesehatan, maupun perumahan. Kita bersyukur, karena Direktur Pemberdayaan KAT Kemensos langsung turun dalam kegiatan ini,” jelas Doli. (jpg)