batampos.co.id – Masa depan ekonomi Batam diyakini masih tetap cerah dan menjanjikan. Optimisme ini muncul dari diskusi Mencari Jalan Kebangkitan Ekonomi Batam yang digelar Batam Pos di Hotel Sahid Batam, Rabu (8/8).
“Kami menegaskan bahwa ada jalan menuju kebangkitan Batam. Dan tahun depan ekonomi harus bisa tumbuh 7 persen,” kata Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam Lukita Dinarsyah Tuwo yang menjadi salah satu pembicara dalam diskusi tersebut, kemarin.
Namun, Lukita menekankan pentingnya kerja keras lintas sektoral untuk terus menggenjot pertumbuhan ekonomi di Batam. Salah satunya dnegan memaksimalkan potensi ekonomi yang ada.
Menurutnya, Batam harusnya bisa memakasimalkan potensi pelabuhan transhipment yang saat ini dikuasai Singapura. Seharusnya, kata Lukita, pemerintah memaksimalkan pembangunan pelabuhan di Batam yang menjadi pintu gerbang Indonesia.
“Tetapi pemerintah malah fokus membangun Tanjungpriok dan Tanjungperak,” katanya.
Meski begitu, lanjut Lukita, saat ini BP Batam bersama Pelindo I terus mengembangkan Pelabuhan Batuampar, Batam. Kapasitas pelabuhan tersebut akan terus ditingkatkan sehingga bisa disinggahi kapal-kapal berukuran besar.
Langkah lain yang harus dilakukan adalah meningkatkan daya beli masyarakat. Ini bisa dilakukan dengan menekan inflasi di Kepri. Dan juga meningkatkan investasi di Batam yang akhirnya diharapkan bisa menghasilkan ekspor yang tinggi.
“Kita harus mendorong ekspor non migas,” katanya.
Ia mengatakan saat ini ekspor Kepri sudah mulai membaik di semester pertama 2018 dan mengalami peningkatan 10,54 persen. Eskpor non migas yang paling besar adalah adalah dari industri manufaktur dari Batam, yakni 98,14 persen atau meningkat 0,81 persen di banding periode yang sama tahun lalu.
Secara keseluruhan total ekspor semester I di Kepri dan didominasi Batam adalah 63 miliar dolar AS atau naik 10,54 persen dari tahun lalu. Dan 4,38 miliar dollar AS di antaranya adalah dari ekspor non migas.
Selanjutnya adalah mengembangkan sektor pariwisata di Kepri dan Batam. Di mana pariwisata, bisa diharapkan untuk menopang perekonomian di Indonesia. Pertumbuhan pariwisata di tahun ini bisa dilihat dari meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia. Menurut mantan Sesmenko tersebut, target 2,4 juta wisman ke Kepri sangat bisa dicapai. Sebab hingga semester I tahun ini jumlah wisman ke Batam saja sudah mencapai 1,2 juta jiwa.
“Dari kedatangan wisman ini jumlahnya sebagian besar melalaui pintu masuk Batam. Sekitar 74,3 persen,” katanya.
foto: batampos.co.id / dalil harahap.
Investasi Terkendala Lahan
Lukita juga menyebut Batam memiliki peluang investasi yang cukup besar. Sayang, potensi besar itu terkendala keterbatasan lahan.
“Jadi sangat banyak lahan menganggur di Batam, termasuk di galangan kapal. Ini yang menjadi kendala ketika ada calon investor yang hendak masuk ke Batam,” katanya.
Menurutnya dengan telah diberlakukannya sistem online single submisson (OSS) di Indonesia dan Batam, maka semakin banyak investor yang hendak datang. Tetapi kembali lagi, lahan jadi masalah. Sementara terkait perizinan, BP Batam akan terus mempermudah.
“Jadi kami akan terus mengajak pihak pengusaha galangan kapal untuk berdiskusi sehingga kita bisa mengefektifkan lahan yang telantar,” katanya.
Sementara perwakilan dari Batam Shipyard and Offshore Association (BSOA) Sarwo Edi mengatakan, saat ini memang banyak lahan untuk industri galangan kapal yang telantar. Tetapi suatu saat lahan tersebut masih akan tetap digunakan.
“Dulunya lahan-lahan tersebut adalah laut yang ditimbun. Jadi biaya untuk menimbun itu sangat besar. Kalau memang galangan kapal lagi redup itu hanya siklus saja,” katanya.
Menurutnya, yang paling penting yang harus dilakukan pemerintah adalah untuk menekan harga di pasaran. Di mana ini nantinya akan berdampak terhadap kebutuhan masyarakat dan berdampak terhadap gaji yang terus meningkat.
Regulasi Pro Dunia Usaha
Diskusi yang dipandu Wakil Komisaris Utama Batam Pos Marganas Nainggolan kemarin berlangsung meriah. Selain Kepala BP Batam Lukita Dinarsyah Tuwo, diskusi tersebut juga menghadirkan Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achmad, Kepala BI Kepri Gusti Raizal Eka Putra, praktisi hukum Ampuan Situmeang, akademisi Muhammad Zainuddin, Koordinator HKI Kepri OK Simatupang, Ketua DPD REI Khusus Batam Achyar Arfan, perwakilan Apindo, INSA, BSOA, Perbanas, dan asosiasi pengusaha lainnya.
Dalam kesempatan itu Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achmad mengatakan, saat ini semua pihak serius menggenjot pertumbuhan ekonomi Batam. Pemko Batam sendiri, kata Amsakar, fokus memperbaiki infrastruktur untuk meningkatkan investasi dan mendukung sektor pariwisata.
“Jalan di Batam terus diperbaiki. Terus kita benahi juga untuk meningkatkan pariwisata,” katanya.
Ia juga mengkritisi statemen sejumlah tokoh pengusaha yang kerap membandingkan kondisi ekonomi Batam dengan daerah lain di luar negeri. Menurut dia, seharusnya Batam dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia.
Ketua Himpunan Kawasan Industri (HKI) Kepri OK Simatupang menyampaikan, pemerintah harus banyak memberikan kemudahan dan insentif kepada pengusaha. Kebijakan ini dinilai paling efektif untuk menarik investasi, khususnya dari luar negeri.
Ia menyebut kebijakan insentif pajak di Malaysia. Di sana, kata OK, pemberian tax holiday tidak ada batasnya.
“Sedangkan kita malah dibatasi dan untuk industri tertentu saja. Saya pikir ciptakanlah regulasi sederhana supaya industri ini berjalan,” paparnya.
Sedangkan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Real Estate Indonesia (REI) Batam Achyar Arfan mengatakan cara terbaik meningkatkan pertumbuhan ekonomi Batam adalah dengan memudahkan persyaratan kepemilikan properti bagi warga negara asing (WNA).
“Kuncinya adalah dengan memberi izin tinggal. Seperti di Malaysia, orang yang mau beli rumah bawa duit dulu baru dapat izin tinggal. Sedangkan di Indonesia, malah harus kerja,” jelas Achyar.
Di satu sisi, Achyar mengakui pelayanan perizinan lahan terutama Izin Peralihan Hak (IPH) di BP Batam sudah mulai bagus. Namun untuk dokumen lainnya seperti Fatwa Planologi, Surat Perjanjian (Spj), dan Surat Keputusan (Skep) masih tersendat-sendat.
“Banyak permohonan kami belum selesai di BP. Ada 4.000 Spj dan Skep yang belum diurus. Dan sekarang saya dengar sudah 2000 yang diurus,” jelasnya.
Berikutnya adalah Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kepri Junaidi. Ia sangat berharap agar kedua otoritas pemerintahan di Batam, baik Pemko Batam maupun BP Batam mau berpartisipasi untuk meningkatkan kompetensi dari tenaga kerja lokal di Batam.
“Bantulah Sumber Daya Manusia (SDM) kita agar berkompeten. Kompetensi itu yang menentukan gajinya. Kalau tidak nanti demo lagi. Makanya jangan melihatnya dari UMK, lebih baik tingkatkan kemampuannya,” harapnya.
Selanjutnya adalah Ketua Perhimpunan Perbankan Nasional (Perbanas) Kepri Daniel Samzon. Ia berbicara mengenai soal keamanan dan jaminan bagi investor.
Daniel turut prihatin sekali dengan maraknya pelaku usaha yang kabur meninggalkan usaha dan karyawannya. “Harus ada mitigasi. Gaji karyawan diblokir di salah satu perbankan disini. Untuk antisipasi perusahaan yang lari malam,” katanya.
Disamping itu, dia juga mengatakan alangkah baiknya jika pemerintah menciptakan regulasi yang mengharuskan dana investor bisa dioperasionalkan di Batam.
Selama ini, perusahaan asing hanya melakukan transaksi pembayaran gaji karyawan melalui perbankan di Batam. Sedangkan dana operasionalnya malah diendapkan di perbankan luar negeri.
“Buatlah regulasi bahwa dana investor bisa disimpan di Batam. Agar perputaran uang berjalan lancar di Batam,” ungkapnya.
Direktur Utama Batam Pos Candra Ibrahim berharap, diskusi yang digelar Batam Pos ini bisa mencari solusi agar perekonomian Batam terus meningkat.
“Kami Batam Pos ingin berkontribusi untuk memajukan Batam dengan acara ini. Mudah-mudahan ada solusi, mungkin bukan langsung sekarang. Tetapi setelah FGD ini ada solusi yang harus dilakukan untuk mencari yang terbaik untuk Batam,” katanya. ***