Petugas Satpol PP Bintan saat menghentikan pembangunan tower di Kelurahan Seilekop, Kecamatan Bintan Timur, Kamis (9/8). F. Satpol PP Bintan untuk batampos.co.id

batampos.co.id – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol) PP Kabupaten Bintan menyetop pembangunan menara telekomunikasi (tower) di Kelurahan Seilekop, Kecamatan Bintan Timur, Kamis (9/8). Penghentian itu karena pembangunan menara itu tidak mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Iklan

”Kami menindaklanjuti laporan masyarakat. Ternyata saat kami datangi, pembangunan tower yang hampir selesai itu sedang berlangsung,” ujar Kabid Penegakan Perda Satpol PP Bintan, Ali Bazar, Kamis (9/8).

Ali menjelaskan, laporan tersebut menjadi dasar pihaknya menyelidiki dan mendatangi lokasi pembangunan tower untuk memastikan kebenaran laporan tersebut.
Dari pantauan di lapangan, ia mengatakan pembangunan tower dengan ketinggian kurang lebih 20 meter itu sudah mencapai 95 persen dan nyaris selesai. Hanya, dikatakannya, sampai saat ini penanggung jawab pembangunan tower belum dapat dikonfirmasi.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Satpol PP Kabupaten Bintan, Sukiyadi menjelaskan saat itu pihaknya cuma bertemu sekuriti bernama Amsar. ”Jadi, kami hentikan saja sehingga pekerjaan sudah tidak dilanjutkan,” ungkap dia.

Lurah Seilekop, Ridwan mengatakan dirinya tidak mengetahui jika pembangunan tower belum mengantongi izin karena saat akan dibangun, pihak perusahaan menyerahkan surat persetujuan dari warga.

”Kurang lebih 50 tanda tangan warga yang diketahui oleh RT setempat. Atas dasar itu, saya membubuhi tanda tangan surat pengajuan pembangunan yang diajukan pihak perusahaan untuk diteruskan di badan perizinan,” jelasnya.

Ditegaskannya, untuk izin tersebut dirinya mengaku tidak mengetahui lagi apakah sudah keluar atau belum dari badan perizinan. Kepala Satpol PP Kabupaten Bintan Insan Amin minta agar perusahaan pemilik tower tersebut mematuhi aturan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bintan.

Ia menilai, pemilik tower telah menyalahi aturan dan melanggar di antaranya Perda Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, Perda Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Perda Nomor 1 Tahun 2013 tentang Bangunan Gedung dan Perda Nomor 2 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum.

”Jadi mulai saat itu kami setop pekerjaannya sampai pemilik tower melengkapi dokumen dan perizinannya dikeluarkan dari badan perizinan,” tegasnya. (met)