batampos.co.id – Bagi developer perumahan menengah kebawah, dampak pertumbuhan ekonomi saat ini belum memberikan dampak signifikan. Penyebabnya karena daya beli yang rendah karena banyaknya pengangguran. Dan karena itu, warga Batam banyak yang mengincar rumah subsidi dengan harga Rp 150 juta kebawah.
“Sekarang jika dibilang pertumbuhan ekonomi meningkat, belum dirasakan,” kata Ketua Dewan Pertimbangan Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman (Apersi) Khusus Kota Batam Wirya Silalahi, Selasa (14/8).
Menurutnya, industri belum sama sekali bergairah. Karena indikator ekonomi membaik adalah tersedianya lapangan pekerjaan dalam jumlah yang cukup banyak.
“Saat PHK besar-besaran beberapa tahun yang lalu, ada 300 ribu karyawan yang kehilangan pekerjaan. Menimbulkan trauma bagi pasar properti Batam terutapa developer Apersi. Harganya hilang, penjualan menurun drastis,” katanya.
Ia kemudian memberikan contoh. Pada tahun 2015 lalu, ia bisa menjual 135 rumah dalam waktu 10 bulan.”Sedangkan dalam dua tahun dari 2016 hingga 2017, hanya bisa menjual 35 unit saja,” ungkapnya.
Daya beli memang belum benar-benar pulih. Makanya saat ini, tren pasar beralih ke rumah subsidi.
“Kalau ada teman-teman jual rumah seharga Rp 150 juta maka bisa habis. Apalagi rumah dengan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang di Kepri seharga Rp 136 jutaan,” ungkapnya.
Rumah dengan harga semurah itu memang jadi primadona.
“Kalau bangun rumah seharga Rp 200 juta, maka akan sulit laku,” jelasnya.
Tapi sayangnya hanya sedikit pengembang yang mau membangun perumahan FLPP. Alasannya tidak banyak untungnya. Dan di sisi lain harga pasaran tanah di Batam juga tidak seirama dengan harga rumah FLPP. Membuatnya sama saja harus bersiap-siap impas atau malah merugi.
“Di Batam, harga tanah permeter itu Rp 160 ribu permeter. Memang segitu harga pasarannya. Makanya saya sangat berharap industri segera bergairah,” katanya.
Sedangkan Ketua REI Batam Achyar Arfan mengatkan target REI adalah membangun ribuan rumah dengan ukuran 28 hingga 36 dengan rentang harga Rp 136 juta hingga Rp 300 juta.
REI minta ke BP Batam agar mengaudit kembali lahan-lahan yang bisa dimanfaatkan seperti lahan terlantar dan lahan kavling. Karena sejatinya untuk membangun 2.500 unit diperlukan sekitar 40 hektare, jika lima tahun diperlukan sekitar 200 hektar. Sedangkan luas lahan terlantar ada sekitar 7500 hektar dan merupakan potensi.
“Ini yang mau angkat bagi orang-orang yang belum mampu beli. Tapi sayangnya suplai tak ada dan BP Batam juga tak akan kasih lagi lahan bangun rumah tapak,” tambahnya.
Di tengah minimnya lahan untuk membangun rumah di Batam, peran pemerintah dengan kebijakan yang dapat mengintervensi pasar diperlukan. (leo)