ilustrasi

batampos.co.id – Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan mengingatkan pemerintah untuk hati-hati mengelola ekonomi negara yang saat ini sedang sulit. Ia mengatakan, negara harus menjaga stabilitas ekonomi dan mencegah krisis sejak dini.

“Ini merupakan titik lemah yang harus kita selesaikan agar ketahanan ekonomi jadi kuat. Kita tidak perlu lagi pakai alasan bahwa nilai tukar rupiah melemah terdampak global tanpa mau melihat diri sendiri ke dalam,” ucap Zulkifli, saat membuka Sidang Tahunan MPR, Kamis (16/8), di Jakarta. Sidang ini juga mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (R-APBN) 2019.

Zulkifli menilai daya saing ekonomi negara saat ini sedang lemah. “Kita melihat arus impor yang bebas dan tak terkendali, sementara kemampuan ekspor melemah. Tidak ada kebijakan industri yang memadai sehingga sektornya dan daya saingnya lemah. Sektor ini tengah mengalami deindustrialisasi yang sangat memprihatinkan,” sambungnya.

Menurut Zulkifli, sudah menjadi tugas pemerintah untuk menguatkan sektor industri agar mampu tumbuh 2 digit seperti pada masa lalu. Dia juga mengatakan utang pemerintah tidak bisa dibilang aman dengan rasio 30 persen.

“Yang perlu dicermati adalah jumlah beban pembayaran utang pemerintah yang mencapai tidak kurang dari Rp 400 triliun pada 2018. Jumlah ini setara dengan 7 kali dana yang diberikan ke desa-desa atau 6 kali dari anggaran kesehatan seluruh rakyat Indonesia. Ini sudah di luar kewajaran dan kemampuan negara untuk membayar,” jelas Zulkifli.

Data Kementerian Keuangan mencatat utang pemerintah per Juli 2018 sebesar Rp 4.253 triliun. Jumlah tersebut naik Rp 26 triliun dari bulan sebelumnya sebesar Rp 4.227 triliun.

Zulkifli juga menyinggung soal kesejahteraan sosial. Ia menyebut MPR mensyukuri rasio Gini yang dicapai pemerintah dari 0,41 menjadi 0,39 saat ini. “Ini terjadi akibat turunnya pendapatan masyarakat kelas atas ketimbang naiknya pendapatan masyarakat kelas bawah,” katanya.

Menurut Zulkifli, yang perlu diperhatikan adalah golongan miskin dan hampir miskin yang masih sangat besar jumlahnya. Golongan ini, kata dia, sangat rentan terhadap perubahan harga. “Oleh karenanya, pemerintah perlu menjaga harga-harga barang kebutuhan rumah tangga agar daya beli mereka tidak tergerus,” ujarnya.

Zulkifli Hasan kemudian menyebut Presiden Jokowi di pidato tersebut. “Bapak Presiden, ini titipan emak-emak, titipan rakyat Indonesia, agar harga-harga terjangkau, terutama kebutuhan sehari-hari.”

Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani menekankan bahwa saat ini APBN dalam kondisi sehat dengan angka defisit yang terus menurun dan keseimbangan primer yang hampir menuju nol persen. Dia menguraikan, defisit APBN tahun depan diperkirakan sebesar Rp 297,2 triliun atau 1,84 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), lebih kecil dibandingkan dengan tahun ini yang diperkirakan akan berada di kisaran Rp 314,2 triliun atau 2,12 persen terhadap PDB.

Kemudian, lanjut Sri Mulyani, keseimbangan primer juga makin membaik. Hal tersebut terlihat dari realisasi keseimbangan primer yang tingkat defisitnya makin mengecil dan bahkan mendekati angka nol baik secara nominal maupun presentase. Perkiraan realisasi keseimbangan primer tahun ini berada di angka Rp 64,8 triliun atau 0,44 persen terhadap PDB. Sedangkan untuk tahun depan, angka keseimbangan primer ditargetkan sebesar Rp 21,17 triliun atau 0,13 persen terhadap PDB.

Sri Mulyani menekankan, perkembangan defisit dari APBN dari tahun 2012 hingga 2019 menunjukkan tren positif. Dia mengungkapkan, defisit APBN memang sempat menyentuh angka 2,59 persen pada 2015. Namun angka tersebut perlahan turun pada 2016 sebesar 2,49 persen, naik pada 2017 menjadi 2,15 persen, target di 2018 sebesar 2,12 persen dan di RAPBN 2019 ditargetkan sebesar 1,84 persen dari GDP. Angka defisit pada periode 2015-2016 tersebut cukup dalam disebabkan jatuhnya harga komoditas.

“Sehingga fiskal kita melakukan counter cyclical. Defisit agak lebih dalam. Namun begitu kita mengalami konsolidasi sekarang defisit di 1,84 persen. Angka ini lebih rendah atau paling kecil dibandingkan defisit paling yang terjadi di 2012 yaitu 1,86 persen dari GDP. Jadi kalau ingin politisasi utang, kita harus bicara bahasa yang sama. Kita akan menggunakan bahasa yang sesuai dalam rambu-rambu international untuk melihat prudent atau tidak suatu negara dalam mengelola utang,” tegasnya.

Rencana Kenaikan Gaji PNS

Dalam pidatonya, Presiden Joko Widodo memperlihatkan pertumbuhan ekonomi yang ada di kisaran 5 persen per tahun. Meski ekonomi nasional dihadapkan pada ketidakpastian ekonomi dunia. Apalagi, angka inflasi ada di kisaran 3,5 persen sehingga bisa menjaga daya beli rakyat.

Selain itu, angka pengangguran terbuka juga turun menjadi 5,13 persen, dan kemiskinan untuk pertama kalinya turun ke level satu digit menjadi 9,82 persen. Tingkat ketimpangan pun, lanjutnya, ada diposisi terendah dalam 6 tahun terakhir, yaitu Rasio Gini sudah turun menjadi 0,389.

Untuk memangkas kemiskinan dan ketimpangan, sejumlah program sosial terus ditingkatkan. Program Keluarga Harapan (PKH) diperluas dari hanya 2,7 juta keluarga di tahun 2014, 6 juta pada tahun 2016 dan 10 juta keluarga pada tahun 2018. Jumlah Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN telah ditingkatkan dari 86,4 juta jiwa pada tahun 2014, menjadi 92,4 juta jiwa pada bulan Mei tahun 2018.

Dana desa, lanjutnya, sejak tahun 2015 hingga tahun 2018 sudah digelontorkan Rp. 187,65 triliun.

Untuk tahun depan, pemerintahan Jokowi-JK memfokuskan anggaran untuk belanja pegawai dan penurunan kemiskinan. Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2019, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 5,3 persen dengan dorongan dari sektor konsumsi. Belanja negara direncanakan akan mencapai Rp2.439,7 triliun atau sekitar 15 persen dari produk domestik bruto (PDB) Indonesia. Jumlah tersebut 10 persen lebih tinggi dari perkiraan realisasi belanja negara di tahun 2018, atau meningkat 37,3 persen jika dibandingkan belanja negara tahun 2014, yang sebesar Rp 1.777,2 triliun.

Untuk nilai tukar, pemerintah mengasumsikan rupiah akan berada pada level Rp 14.400 per USD.

Dari paparan pidato RAPBN 2019, salah satu yang menjadi sorotan adalah kenaikan gaji PNS tahun depan. Sebagai bagian dari reformasi birokrasi yang tengah dilakukan, pemerintah berniat menaikkan gaji pokok PNS dan pensiunan PNS rata-rata sebesar 5 persen bagi pegawai dan kenaikan tunjangan veteran sebesar 25 persen. (far/rin/ken)