batampos.co.id – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kepri Irwansyah mengatakan pembahasan besaran APBD Perubahan Kepri Tahun Anggara (TA) 2018 masih belum ada titik temu. Sementara pada Senin (20/8) pekan depan sudah harus ada keputusan.
”Finalisasi nilai APBD P akan disepakati pada awal pekan depan. Pada hari itu nanti juga akan disejalankan dengan Memorandum of Understanding (MoU) Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS),” ujar Irwansyah menjawab pertanyaan Batam Pos, Kamis (16/8) di Tanjungpinang.
Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kepri tersebut menjelaskan, sebenarnya Badan Anggaran (Banggar) dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) membahas tentang pos-pos yang akan dilakukan penyesuaian. Atas dasar itu, TAPD meminta waktu sampai pekan depan.
”Lubang defisit memang harus ditutupi. Selain kegiatan fisik, kegiatan nonfisik juga akan disesuaikan,” tegas Irwansyah.
Legislator Komisi III DPRD Kepri itu menambahkan, apa yang perlu dihindari adalah jangan sampai terjadinya tunda bayar pada pelaksanaan APBD 2019 nanti. Masih kata Irwansyah, setelah dilakukan MoU KUA PPAS, keesokan harinya akan dilanjutkan dengan Pengantar Nota Keuangan APBD P 2018. Adapun target APBD P disahkan pada pertengahan September setelah masa reses.
”Yang pasti nilai APBD Perubahan akan mengelami penurunan yang drastis. Karena dipengaruhi besarnya defisit APBD Kepri tahun ini,” jelas Irwansyah.
Sebelumnya, potensi defisit anggaran pada APBD Perubahan Kepri Tahun Anggaran (TA) 2018 diprediksi tembus setengah terliun atau sebesar Rp 530 miliar. Berdasarkan pembahasan terkait potensi penerimaan dan pendapatan daerah, Pemprov Kepri masih kekurangan sekitar Rp 530 miliar sampai tahun anggaran 2018 ini. Jumlah tersebut dikalkulasikan dari defist per Juni 2018 yang mencapai Rp307 miliar.
”Ada beberapa pengeluaran besar yang tidak tercover dalam APBD 2018 ini. Seperti kebutuhan Tunjangan Hari Raya (THR),” ujar Irwansyah.(jpg)