foto: jabarekspres.com

batampos.co.id – Wali Kota Batam Muhammad Rudi mengungkapkan keinginan semua hotel, rumah makan, dan tempat hiburan memakai Tapping Box. Rencana ini seiring peningkatan program pajak online.

Iklan

“Ini harus dilaksanakan oleh semuanya, tanpa kecuali,” kata Rudi, Rabu (15/8) pagi.

Ia mengaku telah memanggil Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait yakni Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kota Batam, guna menyukseskan rencana tersebut. Menurutnya, Pemko Batam akan membentuk tim khusus dalam waktu dekat guna percepatan rencana ini.

“Tim akan dibentuk per zona atau per wilayah,” ucap dia.

Ia mengatakan, tim ini akan bekerja dengan mengecek langsung (faktual) Wajib Pajak (WP) di tempat usahanya apakaha sudah memiliki Nomor Wajib Pajak Daerah (NWPD), setelahnya akan dipasang Tapping Box.

“Nati tim tak hanya BP2RD, Satpol PP juga kami kerahkan. Supaya sekitar seminggu selesai lah,” kata dia.

Ia mengatakan, tahun ini dari rencana 100 Tapping BOX rencana tahun ini sudah terpasang 50 pada WP yang berbeda, artinya tersisa 50 unit lagi. “Rencananya 400 lagi,” ucap Rudi.

Soal perkembangan pemasangan Tapping Box di Batam, Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achmad mengatakan, sejatinya tahun sebelumnya sudah terpasang 61 unit Tapping Box. Ditambah pemasangan 100 Tapping Box tahun ini, akhir tahun 2018 akan terpasang 161 Tapping Box.

“Kami ingin selesaikan dulu yang target tahun ini,” kata dia.

Sementara rencana 400 tapping box baru, yang sejatinya juga mencuat saat kunjungan Pemerintah Provinsi Bengkulu untuk mempelajari tata kelola keuangan di Pemko Batam, beberapa waktu lalu. Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi (Kopsugah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendukung Pemerintah Kota Batam menambah sekitar 400 Tapping Box.

“Usulan ini juga direspon postif oleh Bank Riau Kepri,” ujarnya.

Ia berharap, untuk memuluskan rencana ini, akan banyak bank yang akan bekerjasama terkait program tersebut. “Sekarang kans atu saja, kalau bisa tiga sampai empat vendor,” kata dia.

Menurut dia, dengan meenjalankan program ini selain transparan juga pajak akan langsung terpotong dan terkirim ke kas daerah saat konsumen melakukan transaksi. “Pelayanan online akan berkontribusi positif karena sudah terkontrol secara langsung. Saat pembayaran jasa atau sedang makan di restoran misalnya, pajak akan terpotong langsung ke kas daerah,” pungkasnya. (iza)