batampos.co.id – One Single Submission (OSS) dinilai tidak akan efektif tanpa Rencana Detail Tata Ruang. Walau demikian, OSS tetap bisa berjalan seiring perbaikan dan evaluasi sistem ke depan.

“Tanpa itu (RDTR) saya rasa tidak efektif, karena itu salah satu syarat dia. Tetapi tetap jalan, sembari berproses, kemungkinan-kemungkinan perubahan akan dievaluasi bersama,” kata Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) Batam Gustian Riau, kemarin.

Ia mengatakan, penyusunan RDTR ada di Pemerintah Kota (Pemko) Batam. Kini, upaya menyiapkan ini terus dilakukan guna mendukung OSS. Tetapi di Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik pasal 44, disebutkan, Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang belum memiliki RDTR, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan wajib menetapkan RDTR untuk Kawasan Industri atau kawasan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Memang ia (RDTR adalah syarat), tapi tidak semua daerah punya. Kami sedang persiapkan itu semua, jangankan enam bulan kita marathon, sekarang bagaimana memahami kosekuensi OSS ini ada di daerah kita,” kata dia.

OSS dapat berjalan tanpa RDTR, juga disampaikan oleh Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achmad, mantan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) ini mengatakan sistem OSS ini juga sudah dibuat fleksibel akan RDTR. Ketiadaan RDTR di daerah, tidak menghambat pelaksanaan OSS. Karena sistem pada aplikasinya sudah dibuat sedemikian rupa agar bisa mengakomodir keduanya.

“Sekarang ada atau tidak RDTR, sudah tidak ada masalah. Dulu awalnya memang seperti itu. Karena setelah dilihat banyak yang belum punya dan tak bisa dipaksakan, akhirnya dimodifikasi sistem aplikasinya sedemikian rupa,” kata dia.

Sementara itu, Kepala Dinas Cipta Karya Suhar menyebutkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) RDTR ditargetkan 2021 mendatang, namun ia meyakini hal ini akan lebih cepat dari target tersebut.

“Pemetaan sekarang sudah 70 persen, tinggal tunggu 30 persen data dari Badan Geologi Indonesia (BIG),” ucap dia.

Sementara yang kini digodok bersama DPRD Batam adalah aturan di atas RDTR yakni Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). “RTRW harus jadi tahun ini. Akan lebih cepat juga, karena pernah dibahas tinggak penyempurnaan saja,” pungkasnya. (iza)

Advertisement
loading...