Puluhan nelayan berunjuk rasa di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bintan di Bintan Buyu, Senin (20/8). f. Slamet Nofasusanto/batampos.co.id

batampos.co.id – Puluhan nelayan Kecamatan Gunung Kijang berunjuk rasa di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) di Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bintan di Bintan Buyu, Kecamatan Teluk Bintan, Senin (20/8).

Iklan

Di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan, nelayan ditemui oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bintan Fachrimsyah. Tidak lama beberapa perwakilan nelayan diajak berunding.

Salah seorang nelayan, Dario menjelaskan aksi ini dilakukan karena klaim asuransi tiga nelayan Amran, Azhar dan Sudaryo tidak menemukan titik terang. Padahal setiap bulan, seorang nelayan telah diasuransikan Rp 175 ribu melalui program asuransi nelayan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia (RI).

Nelayan juga menyampaikan aspirasi terkait pengerukan laut yang dilakukan salah satu perusahaan di Kecamatan Gunung Kijang. ”Hasil tangkapan nelayan menurun. Kami dibuat susah mencari ikan karena laut menjadi keruh,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPD Komite Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Bintan, Buyung Bintan Jaya menuding pihak Jasindo sebagai penyedia jasa asuransi dinilai tak serius mengurus klaim tiga nelayan yang tertimpa musibah. Dikatakannya, sudah lama klaim yang diajukan Amran, Azhar dan Sudaryo tak kunjung dicairkan oleh pihak Jasindo.

”Kami terpaksa melakukan aksi unjuk rasa ini untuk meminta kejelasan apakah bisa dicairkan atau tidak,” tegasnya.

Dari perwakilan PT Jasindo, Candra, mengatakan klaim yang diajukan tiga nelayan asal Kecamatan Gunung Kijang sedang dalam proses. Hanya saja, klaim yang diajukan Amran terpaksa ditolak karena biaya pengobatannya sudah ditanggung pihak Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

”Kalau untuk dua berkas lagi (Sudaryo dan Azhar) sedang dalam proses. Insya Allah bisa dicairkan,” kata Candra.

Di Bintan, terdapat sekitar 3.200 nelayan yang menerima asuransi nelayan dari Jasindo. Asuransi ini merupakan program Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia (RI).

Usai melakukan aksi unjuk rasa di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bintan, nelayan mendatangi Kantor DPRD Kabupaten Bintan untuk menyampaikan aspirasi yang sama.(met)