Nurdin Basirun. F. Dalil Harahap/batampos.co.id

batampos.co.id – Gubernur Kepri Nurdin Basirun menolak melakukan pembekuan terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Pembangunan Kepri. Meskipun saat ini, kondisi perusahaan tersebut hidup segan mati tak mau. Gubernur akan segera mencari direksi baru untuk mengubah nasib BUMD Kepri ke depan.

”Meskipun kondisi BUMD Kepri memprihatinkan, tetapi kita tetap berusaha untuk melakukan perbaikan,” ujar Nurdin di Kantor DPRD Kepri, Tanjungpinang, Selasa (21/8) lalu.

Menurut Nurdin, peran BUMD adalah sebagai tulangpunggung pemerintah daerah. Atas dasar itu, pihaknya akan mengevaluasi dan membenahi. Begitu juga mengenai adanya tunggakan pajak yang tidak dibayar PT Pembangunan Kepri. Ditegaskannya, meskipun belum optimal, BUMD Kepri masih tetap beraktivitas.

”Tidak ada rencana untuk melakukan penambahan modal. Fokus ke depan adalah pembenahan dan evaluasi,” tegas Nurdin.

Sementara itu, Ketua Pansus LPP APBD Kepri 2017, Onward Siahaan mengatakan kondisi BUMD Kepri memang sangat memprihatinkan. Atas dasar itu, ia meminta agar gubernur meninjau kembali keberadaan BUMD milik Kepri. Selama ini, BUMD dinilai tidak memiliki manfaat ekonomis, serta cenderung membebani anggaran daerah tanpa ada hasil.

“Pansus LPP merekomendasikan kepada Gubernur Kepri untuk me-review keberadaan PT Pembangunan Kepri dalam rangka likuidasi,” tegasnya.

Politisi Partai Gerindra Kepri tersebut menegaskan, BUMD seharusnya menjadi tulangpunggung dalam membantu Pemprov Kepri untuk mengisi pembangunan daerah. Ia berharap, proses seleksi ke depan harus mencari orang yang tepat dan punya tekad yang kuat untuk membawa perubahan bagi BUMD Kepri kedepan.

”Direksi terpilih harus punya rencana kerja yang bagus. Karena BUMD Kepri butuh sentuhan untuk melakukan perubahan menyeluruh,” tegas anggota Komisi II DPRD Kepri tersebut.(jpg)