Inilah bangunan Pasar Modern Ranai yang mangkrak di Jalan DKW Mohd Benteng Ranai yang tengah diselidiki Polda Kepri. F. Aulia Rahman/batampos.co.id

batampos.co.id – Pembangunan Pasar modern Natuna yang terbengkalai hingga saat ini akhirnya ditemukan penyebabnya. Diduga ada tindakan korupsi atas pembangunan yang menghabiskan dana Rp 40 miliar itu. Dari dana yang dikucurkan, seba-nyak Rp 4 miliar diduga dikorupsi.

Atas kasus ini, Polda Kepri telah menetapkan tiga tersangka. Kabid Humas Polda Kepri Kombes Erlangga membenarkan, namun belum bisa memberikan penjelasan lebih banyak. ”Saya belum pegang data lengkapnya,” ujarnya, Rabu (22/8).

Dari informasi yang diterima Batam Pos tersangka pertama sudah dibawa ke Mapolda Kepri, sejak Senin (20/8) lalu. Dia adalah Minwardi, mantan Kepala Dinas PU Pemkab Natuna. Saat itu, ia berperan sebagai penanggung jawab pengguna anggaran.

Minwardi sebelumnya diperiksa penyidik Polda di Polres Natuna dan langsung berangkat menuju Batam ber-sama rombongan penyidik Polda Kepri. Menurut staf Asisten I dikantor Bupati Natuna, Minwardi sudah tidak masuk kantor dengan alasan ke Batam, sejak Selasa (21/8).

”Bapak tidak ngantor hari ini, bapak berangkat ke Batam,” ujar staf di ruangan Minwardi.
Namun, Sekda Natuna Wan Siswandi mengaku tidak menge-tahui keperluan bawahannya berangkat ke Batam.

”Saya tidak tahu (Minwardi, red), saya juga tidak tahu soal itu (Diperiksa penyidik Polda, red),” ujar Siswandi melalui pesan singkatnya.

Sebelumnya, Kasat Reskrim Polres Natuna AKP Edy Wiyanto membenarkan tim penyidik Polda Kepri melakukan pemeriksaan untuk melengkapi berkas. Selain Minwardi, ada dua nama dari pihak kontraktor dan pengawas proyek yang masih belum disebutkan namanya. Dua nama ini telah dibawa dari Jakarta ke Batam oleh penyidik, Rabu (22/8).

Mereka langsung diperiksa di Subdit III Tipidkor Ditreskrimsus Polda Kepri. Selain tiga orang ini, ditenggarai masih ada beberapa orang lagi yang akan ditetapkan sebagai tersangka atas kasus ini.

Kasus dugaan korupsi pembangunan pasar modern Natuna ini, sejak awal tahun telah diusut jajaran tindak pidana korupsi Polda Kepri. Dari audit BPKP ditemukan adanya kelebihan bayar kepada perusahaan pemenang tender saat itu, PT MP. Hal ini terungkap saat audit dilakukan tahun 2017.

Diberitakan sebelumnya, PT MP ini satu grup dengan kontraktor yang mengerjakan pembangunan gedung DPRD Natuna. Kucuran anggaran untuk pembangunan dua bangunan ini diberikan di tahun yang sama. Baik pembangunan Pasar Modern maupun gedung DPRD Natuna. Kedua bangunan ini memiliki nasib yang sama, tidak pernah selesai pembangunannya.

Beberapa waktu lalu, Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal menuturkan adanya kelebihan bayar sebanyak Rp 5 miliar atas pembangunan proyek pasar mo-dern dan gedung DPRD Natuna itu. ”Temuan itu harus dikembalikan, pemenang gedung DPRD mengembalikan kelebihan bayar dengan dicicil. Tapi ada regulasi terkait pengembalian ini. Kalau tidak, bisa-bisa Pemda yang jadi sasaran,” ujar Hamid. (ska)