batampos.co.id – Rapat koordinasi (rakor) mengenai tindak lanjut realisasi pokok-pokok pikiran DPRD Batam tahun 2018 antara badan anggaran DPRD Batam bersama beberapa OPD seperti Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Perkim, Dispora, Dinkes dan Disdik belum menghasilkan kesepakatan atau mandeg.
Hal tersebut dibenarkan oleh Sekretaris Komisi IV DPRD Batam sekaligus anggota Badan Anggaran DPRD Batam, Udin P Sihaloho, Rabu (22/8) siang.
“Rapat baru mencapai beberapa dinas yang kami bahas bersama, ternyata ini masih belum bergerak juga. Khususnya di Perkim, banyak usulan pokok pikiran (pokir) dari anggota DPRD Batam banyak yang belum dikerjakan sampai saat ini,” ujar anggota DPRD Batam dari fraksi PDIP ini.
Pembahasan mandeg, lanjut Udin, alasan para OPD ke DPRD Batam, beberapa pembangunan dari pokir DPRD Batam saat ini sudah sampai di tahap pelelangan.
“Tapi mengingat waktu saat ini yang sudah mepet, kami sudah pesimis. Karena dengan waktu yang hanya tersisa beberapa bulan ini, dan juga adanya perubahan cuaca dari musim kemarau ke musim hujan, ini tentu akan menjadi satu kendala tak terealisasinya pokir DPRD Batam,” terang Udin.
Sementara, lanjutnya, dari pihak OPD sendiri masih optimis pokir DPRD akan bisa dikerjakan semua dan diselesaikan.
“Kalau OPD optimis, kami berharap itu tidak mempengaruhi nantinya terhada kualitas pengerjaan proyek hasil pokir DPRD Batam,” katanya.
Sementara, lanjut Udin, saat ini pembahasan mengenai pokir DPRD Batam masih terputus di Perkim. Karna ada beberapa usulan anggota DPRD Batam yang ditolaknya. Seandainya pihak Perkim menolak merealisasikan pokir anggota DPRD Batam, harusnya tak dilakukan saat ini.
“Harusnya dari jauh-jauh hari kalau mau menolak, bukan dengan kondisi sekarang saat sudah memasuki tahap pelelangan, tapi masih mau disurvei lagi. Itu namanya kan kerja dua kali, tak efektif sama sekali,” terang Udin.
Begitu juga dengan Dinkes Batam, menurut Udin, banyak anggota DPRD Batam mengusulkan dibangunnya beberapa posyandu. Tapi sampai saat ini Dinkes Batam mengatakan hal itu belum sempat dibahasnya.
“Saya dengar terkait pemb angunan posyandu, itu ada kesalahan teknis. Nah, kesalahan teknisnya seperti apa. Karena apa yang tertunda di 2017, itu wajib dikerjakan di tahun selanjutnya yakni tahun ini. Sedangkan kenyataan yang ada, posyandu itu tahun lalu tak ada dikerjakan sama sekali, semua tertunda,” katanya.
Masih kata Udin, kalau tahun ini masih tertunda lagi pembangunannya, pihaknya akan mempertanyakan sebenarnya apa kinerja dari Dinkes Batam.
“Kalau memang tidak mampu, silakan mundur,” terang Udin.
Sebab, terkait pembangunan posyandu ini menyangkut masyarakat langsung.
“Jangan biarkan masyarakat menanti tapi tak ada kepastian, apa yang mereka sampaikan itu tak bisa dikerjakannya,” katanya.
Sedangkan usulan pokir dari DPRD Batam terbanyak itu seperti pembangunan posyandu, gedung serba guna, sarana olahraga.
Udin menegaskan, sebetulnya usulan tersebut tak memakan anggaran yang cukup besar. Oleh Pemko Batam, hal tersebut harus dilelang, dengan cara mereka itu disatukan semua pokir.
“Silakan dilelang, tapi juga harus dikerjakan, bukan justru tak ada pengerjaan sama sekali,” terangnya
Bila usulan pokir dari DPRD Batam tertunda, Udin meragukan nanti kalau ada pembahasan anggaran perubahan lagi kedepannya.
“Itu bisa saya pastikan. Karena memang anggota DPRD lainnya juga sudah patah arang juga. Kalau usulan pokir tak dikerjakan, kemungkinan besar banggar juga akan melewatkan perubahan anggaran. Sehingga kita akan kembali kepada anggaran murni,” ujar Udin mengakhiri. (gas)